Program Integrasi Layanan Primer (ILP) Dilaunching Dinkes Kota Bogor

Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu se-Kota Bogor, diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu (24/07/2024) .
Transformasi Layanan Primer merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, di mana dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno memaparkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor: 400.7/2073-Dinkes/IV/2024 Tentang Tim Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kota Bogor, menetapkan implementasi Layanan Primer secara serentak di seluruh puskesmas dan labkesda di Kota Bogor.
Tahapan yang telah dilaksanakan oleh yakni Pembentukan Tim ILP Dinkes, Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi ILP untuk seluruh pegawai Dinkes, Puskesmas dan Labkesda, dilaksanakan secara hybrid serial, Workshop ILP, Bimtek ILP per klaster, Internalisasi dan Pembentukan Komitmen ILP di Puskesmas, Pembentukan Komitmen Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pelatihan Kader, serta Pengembangan SIMPUS berorientasi ILP.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, drg. Emma rachmawaty, dukungan dari Pemkot Bogor agar terwujud implementasi ILP yang sempurna. Disampaikan pula salah satu penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa Barat juga diperkuat dengan program ANC dan pencegahan stunting. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan kepada Pemkot Bogor yang mengimplementasikan ILP di seluruh Puskesmas, melebihi target yang ditetapkan di Jawa Barat dan Nasional.
Direktur Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy menyampaikan bahwa walaupun target pada tahun 2024 telah ditetapkan target indikator Puskesmas menerapkan ILP secara nasional sebesar 40%. Tapi Kota Bogor mampu berkomitmen untuk implementasi ILP 100% di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Dengan ILP, diharapkan orang sehat tetap sehat, bukan mengobati yang sakit saja, sehingga dapat mempunyai kualitas hidup lebih baik dan lebih produktif. Kemenkes berharap setelah launching dapat langsung menerapkan Integrasi Layanan Primer serta penambahan Puskesmas Pembantu sehingga pelayanan dapat mencapai seluruh masyarakat.
Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan bahwa penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi perlu dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dukungan lintas sektor terkait, termasuk dukungan regulasi dan anggaran dari DPRD Kota Bogor sangat diperlukan. Kepada jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda, seluruh Faskes, diminta untuk menyusun perencanaan yang baik untuk melaksanakan ILP ini, melakukan monitoring dan evaluasi secara suistanable dan menyeluruh.
“Data merupakan hal penting yang perlu secara berkala dilakukan pembaharuan no data, no result. bad data, bad result. good data, good result,” ujarnya. Disampaikan pula terkait pentingnya digitalisasi dan penyebaran informasi secara luas melalui media sosial terkait kinerja yang dilakukan. Pj Wali Kota Bogor meluncurkan Integrasi Layanan Primer secara resmi.
Sebagai bentuk rangkaian acara launching ILP, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat meninjau langsung kesiapan ke salah satu puskesmas, yakni UPTD Puskesmas Gang Kelor. Kunjungan disertakan dengan simulasi sistem informasi puskesmas (Simpus) dan meninjau sarana prasarana yang mendukung berjalannya ILP. Harapan bersama dalam launching implementasi ILP di Kota Bogor ialah berjalannya implementasi tersebut dengan baik dan monitoring evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Acara Launching ILP juga dirangkai dengan Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Bogor dengan seluruh rumah sakit di Kota Bogor tentang kerjasama pelayanan kesehatan di Kota Bogor. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum terkait kerjasama pelayanan kesehatan Kota Bogor.
Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi Penyelenggaran jaminan kesehatan daerah, Layanan rujukan, penanggulangan penyakit, surveilans, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, Penanganan stunting dan wasting, kesehatan ibu anak, kesehatan remaja dan lansia, pemenuhan SDM kesehatan, perbekalan kesehatan, dan pembuatan dan penyebarluasan media promosi Kesehatan.
Acara dihadiri oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, Direktur Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI dr. Lovely Daisy, dan pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat drg. Emma rachmawaty. Acara juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah.
pratama