Menu ✖

Dark Mode
Tren Agentic AI Mulai Geser Era Call Center Tradisional Demokrat Menang, Saham Para Raksasa Teknologi Hancur Sejarah Times New Roman, Tahun Berapa Diciptakan? Starlink Mau Bangun Jaringan 5G Sendiri, Siap Saingi Operator Seluler Indonesia Targetkan PLTN Pertama Dibangun 2032, BRIN Soroti Aspek Ini Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026

kabaronline.co.id

Kabar Bogor

Pemkot Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometerologi Basah

6 Nov 2026 - 15:33 WIB

Latest in Kabar Bogor

Kabar Depok

Libas KBB, Basket Kota Bogor Berebut Tiket Semifinal Lawan Kabupaten Bandung

6 Nov 2026 - 11:21 WIB

Latest in Kabar Depok
Kabar PolitikSee More chevron right icon

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 Nov 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 Nov 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 Oct 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 Oct 2026 - 10:37 WIB

Kabar Lifestyle

Tren Agentic AI Mulai Geser Era Call Center Tradisional

6 Nov 2026 - 20:18 WIB

Latest in Kabar Lifestyle
Kabar PendidikanSee More chevron right icon

16 Tahun Menjadi Guru, Kini Siti Nurma Menyemai Harapan di Sekolah Rakyat

2 Nov 2026 - 14:46 WIB

Pelajar Sekolah Rakyat 3 Tunjukkan Perkembangan Akademis

2 Nov 2026 - 13:52 WIB

Dosen Sains Komunikasi FISIP Unida Dorong Pelaku Usaha Desa Susun Strategi Komunikasi Berbasis Keunggulan Produk dan AI

29 Oct 2026 - 19:14 WIB

i-Aluspat dan JGI Gelar Edukasi Jaga Ginjal Sejak Remaja

21 Oct 2026 - 12:01 WIB

Kabar Wisata

Ada yang Baru Nataru 2026 di Jogja, Oase Malioboro Hadirkan Wisata Budaya Futuristik

2 Nov 2026 - 17:12 WIB

Latest in Kabar Wisata
FeatureSee More chevron right icon

Kisah Inspiratif Eks Praktisi BPS Aghnan Yarits, Lulus S2 UGM Cumlaude 1 Tahun 5 Bulan

2 Nov 2026 - 17:05 WIB

Semangat Bulan Muharram 1448 H di Tengah Tantangan Ekonomi Indonesia

12 Jul 2026 - 21:29 WIB

Mengenal Angklung Gubrag Dog Dog Lojor

14 Jun 2026 - 19:25 WIB

HJB ke-544, Ini Kado Untuk Warga Kota Bogor

3 Jun 2026 - 23:01 WIB

Kabar Sport

Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026

6 Nov 2026 - 16:10 WIB

Latest in Kabar Sport