Setelah sebelumnya Walikota Bogor Bima Arya meminta pertimbangan DPRD soal PDAM, kini giliran Komisi B DPRD Kota Bogor yang menyerahkan sepenuhnya nasib Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Untung Kurniadi kepada Walikota Bogor Bima Arya, apakah akan diturunkan dari jabatannya atau tidak.
Hal tersebut terungkap setelah Komisi B melakukan rapat internal, Rabu (24/02/15), yang membahas secara khusus mengenai nasib Untung Kurniadi yang hampir sepekan ini dituntut mundur para karyawannya.
Sebanyak delapan anggota dari total sepuluh anggota Komisi B, mereka memutuskan pemberhentian Untung Kurniadi dari posisinya sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diserahkan sepenuhnya kepada walikota.
“Hal itu merujuk dan sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 10 tentang PDAM, bahwa untuk mengangkat atau memberhentikan direksi maka walikota harus meminta pertimbangan DPRD,” kata Ketua Komisi B Mardinus Haji Tulis.
Lantaran surat dari walikota ini ditujukan kepada pimpinan DPRD, maka lanjutnya, surat tersebut di disposisikan kepada Komisi B dan Komisi D. “Lalu kami melakukan rapat untuk membahas dan mengkajinya,” ujar Mardinus.
Diakuinya pula ada beberapa pertimbangan, namun itu merupakan kesimpulan yang diambil dan disepakati.
“Substansi hasil rapat disimpulkan, kami Komisi B menyerahkan dan menyelesaikan permasalahan PDAM Tirta Pakuan kepada walikota sesuai kewenangan dan hak prerogratifnya,” imbuhnya. #D. Raditya
