Jakarta – Guna menghadirkan pengalaman pelayanan yang unggul, cepat, dan responsif bagi masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan PT Jasa Raharja dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar Rapat Koordinasi Sinergi Pelayanan Kesehatan Kerja pada Rabu (10/6) di InterContinental Jakarta Pondok Indah.
Langkah strategis ini mempertegas komitmen ketiga lembaga dalam memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja Indonesia yang mengalami risiko kecelakaan kerja, khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.
Fokus utama dari sinergi ini adalah optimalisasi skema Coordination of Benefit (COB) untuk penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jam kerja maupun dalam perjalanan kerja. Dalam skema tersebut, PT Jasa Raharja bertindak sebagai penjamin pertama, sementara BPJS Ketenagakerjaan menjadi penjamin kedua yang menanggung selisih biaya perawatan (excess claim).
Kolaborasi ini memastikan pekerja yang mengalami musibah dapat memperoleh penanganan medis secara cepat tanpa terkendala aspek pembiayaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, Rafik Ahmad, menyampaikan bahwa sinergi antar lembaga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.
“Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan Polri merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada para pekerja. Melalui penguatan koordinasi, integrasi sistem, serta penerapan Service Level Agreement (SLA) yang jelas, kami berupaya memastikan setiap peserta mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif ketika mengalami risiko kecelakaan kerja,” ujar Rafik Ahmad.
Melalui komitmen bersama ini, proses penerbitan dokumen krusial seperti Laporan Polisi (LP) diakselerasi maksimal 2 x 24 jam sejak waktu kejadian. Selanjutnya, PT Jasa Raharja berkomitmen menerbitkan Surat Jaminan paling lambat 3 x 24 jam setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
Percepatan tersebut menjadi faktor penting agar korban kecelakaan dapat segera memperoleh kepastian penjaminan medis di Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
Selain percepatan administrasi, fasilitas kesehatan mitra juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan biaya penanganan medis yang bersifat wajib (medically necessary) kepada peserta. Dengan demikian, tindakan medis mulai dari pemeriksaan, perawatan, hingga operasi yang diperlukan dapat dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rafik Ahmad menambahkan bahwa keberhasilan implementasi COB tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam menjalankan pelayanan yang berorientasi pada peserta.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh rasa aman dan kepastian layanan saat menghadapi risiko kecelakaan kerja. Dengan dukungan teknologi digital dan kolaborasi yang semakin erat antar pemangku kepentingan, kami optimistis kualitas perlindungan sosial ketenagakerjaan akan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah keberlanjutan, unit kerja pelayanan dari ketiga institusi akan terus melakukan monitoring secara digital melalui aplikasi e-PLKK secara real-time. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan potensi hambatan administrasi di lapangan, menjaga transparansi data medis, serta memastikan setiap pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja mendapatkan pelayanan terbaik secara efektif dan efisien.
Melalui integrasi layanan, penguatan sistem digital, dan komitmen pelayanan prima ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama mitra strategisnya terus bergerak maju membangun ekosistem perlindungan tenaga kerja yang semakin kokoh, tepercaya, dan berorientasi pada kepuasan peserta. Rls
