Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, terkait realisasi pajak daerah di November ini sudah mencapai angka Rp617 miliar atau sekitar 81 persen.
Namun sayangnya, capaian retribusi masih di angka Rp18 miliar atau baru 46 persen.
Menurut Syarifah, angka tersebut tentunya harus dikejar, terutama bagi retribusi dengan jumlah besar.
“Salah satunya retribusi IMB yang berubah menjadi PBG, ditargetkan mencapai Rp14 miliar tapi pencapaiannya baru Rp1,3 miliar. Jadi, sangat turun karena di PBG banyak aturan baru yang harus diikuti,” kata Syarifah dalam Rapat Koordinasi PAD Semester II dan Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi di Sahira Butik Hotel, Jalan Paledang, Kota Bogor, Kamis (17/11/2022) kemarin.
Rapat tersebut juga membahas tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor di 2022.
“Masih ada pekerjaan hingga akhir tahun ini, yakni mengamankan pendapatan di tahun 2022, baik di pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, agar target yang sudah ditetapkan bisa terealisasi,” ujar Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana.
Deni mengatakan, tak hanya mengejar target PAD, pihaknya juga harus menyiapkan RAPBD 2023 yang mana 2023 merupakan tahun terakhir dari kepemimpinan Bima-Dedie.
Sehingga, jelas Deni, banyak kebutuhan-kebutuhan biaya atau belanja di 2023 nanti. Mengingat realisasi dari kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda lagi.
“Beberapa OPD harus benar-benar menghitung ulang target yang sudah biasa ditetapkan di setiap tahunnya. Di 2023 nanti tidak hanya target biasa, tapi harus luar biasa karena Bapenda sendiri mendapatkan tantangan target yang lebih besar di 2022 ke 2023 ini, dibanding pada 2021 ke 2022 lalu,” jelasnya.
Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Lia Kania Dewi menambahkan, sosialisasi tarif retribusi ini momentumnya tepat, karena Bapenda sedang menyusun naskah akademis terkait dengan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang mana pajak dan retribusi daerah ini harus diberlakukan pada Januari 2024 mendatang.
“Kita sudah ada kesepakatan dengan DPRD dimasa sidang kedua di April Raperda tersebut akan disampaikan dan dibahas di DPRD. Tarif retribusi ini menjadi sesuatu yang penting karena nilai harus wajar dan sesuai dengan kemampuan masyarakat, kemudian ada fungsi pengendaliannya,” terangnya.
Lia menambahkan, tak hanya tarif retribusi yang berubah, beberapa jenis pajak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ada yang hilang atau ada penyederhanaan. Seperti pajak hotel, restoran dan hiburan yang digabung menjadi pajak barang dan jasa tertentu. Kecuali BPHTB, PBB-P2, reklame masih sama.
“Kita lihat nanti untuk tarifnya, tidak terjadi penurunan yang signifikan namun masyarakat juga tidak berat dengan tarif pajak dan retribusi yang kita buat. Tantangannya memang cukup besar di samping potensi pajak dan retribusi yang belum bertambah secara signifikan. Ditambah target Kota Bogor cukup tinggi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat dasar dan strategis,” katanya. (rb.adhiyaksa/*)
