Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mendapatkan penjelasan terkait Detail Engineering Design (DED) dari pihak konsultan mengenai rencana pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Katulampa yang telah dimulai sejak tahun 2024.
Rencana pembangunan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini muncul sebagai respons terhadap kondisi Balai Kota Bogor yang dinilai sudah kurang representatif.
Hery mengatakan, bahwa perkantoran pemerintahan terpadu ini harus disepakati oleh semua pihak. Kota Bogor perlu memiliki pusat perkantoran yang layak, dengan harapan seluruh perangkat daerah dapat berada di satu lokasi.
“Jika berada di satu lokasi, hal itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, kinerja, koordinasi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Semua harus dipersiapkan secara maksimal agar ini terwujud dan menjadi legacy. Paling tidak, perkantoran terpadu akan menjadi salah satu keunggulan kita,” ujar Hery di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (14/1/2024).
Pada lahan seluas kurang lebih 6 hektare, direncanakan pembangunan gedung kantor pemerintahan dengan 9 lantai yang akan menampung sebagian besar perangkat daerah.
Pembangunan ini juga mengintegrasikan tiga identitas Kota Bogor, yaitu sebagai Kota Cerdas (Smart City), Kota Hijau (Green City), dan Kota Pusaka (Heritage City).
Filosofi yang ingin ditampilkan dari identitas Kota Pusaka adalah ‘Dayeuh Loka Tunggul Kawung,’ yang diambil dari sastra Sunda.
Prinsip kerja bangunan ini akan mengintegrasikan berbagai komponen melalui teknologi pintar. Komponen-komponen yang terinstal dapat diatur secara otomatis dan saling berkomunikasi, menggunakan sensor sebagai metode utama.
Gedung Perkantoran Pemerintahan Katulampa akan menerapkan aspek Bangunan Gedung Hijau (BGH), yang mencakup Bangunan Pintar (Smart Building) dengan pengaturan otomatis berbasis algoritma. Sistem ini memungkinkan hampir semua bagian atau komponen gedung dikelola secara otomatis melalui Building Automation System (BAS).
Selain itu, Hery menyampaikan, bahwa pusat perkantoran pemerintahan terpadu adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, lokasi perangkat daerah yang tersebar saat ini kurang efektif dan efisien, baik dari segi biaya, mobilitas, maupun aktivitas lintas sektoral, yang berdampak pada pencapaian kinerja.
Perhitungan kebutuhan luas dan lokasi untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjut Hery, harus direncanakan dengan cermat agar mendukung mobilitas pelayanan. Untuk memperkuat identitas bangunan tersebut, ia mengusulkan agar ciri khas Kota Bogor, seperti kujang, ditampilkan sebagai elemen desain.
“Contohnya Gedung Sate menjadi ikon Bandung dan Jawa Barat. Mungkin gedung perkantoran pemerintahan terpadu Kota Bogor dapat menampilkan kujang sehingga menjadi landmark Kota Bogor,” tutup Hery. KMF
