Menu

Dark Mode
Laba Indocement Kuartal 1 Tahun 2026 Naik 2,1 Persen Berkontur Curam, Panaragan Jadi Pilot Project EWS Siap Hadapi Porprov, Dedie–Jenal Beri Dukungan untuk Cabor Dari Perlindungan hingga Kepedulian: Bukti Nyata Negara Hadir untuk Pekerja Indonesia Bukti Negara Hadir di Tengah Duka, Bpjs Ketenagkerjaan Serahkan Santunan JKK 494 Juta Menaker Pastikan Hak Jaminan Sosial Korban Kecelakaan KA Bekasi Terpenuhi

Kabar Politik

Edgar: PKL Itu Penggerak Ekonomi Kerakyatan

badge-check


					Edgar: PKL Itu Penggerak Ekonomi Kerakyatan Perbesar

Kampanye kali ini, Calon walikota Bogor dari jalur perseorangan, Edgar Suratman blusukan ke Pasar Kebon Kembang, Kecamatan Bogor Tengah, untuk menyapa sekaligus mendengar aspirasi pedagang kios dan pedagang kaki lima (PKL), Selasa (13/3/2018).

Kehadiran pria yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Bogor inipun sontak mendapat perhatian pengunjung dan pedagang pasar. Bahkan, banyak di antara mereka yang sengaja menghampiri Edgar hanya untuk sekedar foto bersama.

Salah seorang PKL buah – buahan, Faisal mengeluhkan kurang perhatiannya pemerintah kepada pedagang kecil. Iapun meminta apabila terpilih nantinya, Edgar tidak sewenang – wenang dengan melarang PKL berjualan.

“Kami paham, ada aturan yang melarang untuk berjualan di trotoar atau di bahu jalan. Tetapi, keluarga kita butuh makan,” katanya kepada wartawan.

Seharusnya, kata Faisal, apabila pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang PKL berjualan di suatu tempat, setidaknya ada tempat relokasi bagi mereka agar tetap bisa mengais rezeki.

“Kalau kami tak boleh jualan. Harusnya dikasih solusi, jangan hanya sebatas menertibkan tapi tak ada solusi. Mudah – mudahan bila Pak Edgar jadi walikota beliau bisa lebih prorakyat,” katanya.

Sementara itu, Edgar menegaskan bahwa PKL merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan, sehingga keberadaan mereka tak boleh diberangus, melainkan ditata rapih agar tak mengganggu pengguna jalan.

“PKL harus dibina, pemerintan mesti memang mesti tegas tapi harus mengedepankan kearifan lokal. Kalaupun akan ditertibkan jangan sampai mengorbankan pihak tertentu,” kata Edgar.

Menurut dia, penertiban PKL harus dilakukan dengan cara musyawarah dan melibatkan seluruh stake holder. “Jadi sebelum ditertibkan mesti ada tempat relokasi, tentunya berdasarkan hasil musyawarah. Mesti ada win win solution, sebab mereka juga punya hak hidup. PKL itu adalah sektor ekonomi informal, jadi di saat ekonomi belum stabil, sektor informal mesti bangkit,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Edgar, apabila diberi amanah menjadi walikota pihaknya akan melakukan kajian untuk membangun hanggar pada beberapa titik untuk tempat berjualan PKL. “Ya, itu dalam upaya pembinaan dan penataa  PKL. Kenyamanan itu bukan hanya milik mall, tapi juga pasar tradisional. Perekonomian harus tumbuh dari bawah ke atas,” tukasnya.

reporterpratama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Raperda Peningkatan Status BPBD Kota Bogor

23 April 2026 - 11:09 WIB

Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akmil Magelang

16 April 2026 - 09:24 WIB

Terima Audiensi, Ketua DPRD Kota Bogor Ajak HMI Bersinergi Bangun Ekonomi Kota

10 April 2026 - 17:57 WIB

Hadiri Milad ke-30 Yayasan Ummul Quro, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi Pendidikan Unggul

4 April 2026 - 22:14 WIB

Hadiri Tausiyah Kebangsaan, Ketua DPRD Bogor Ajak Perkuat Silaturahmi

1 April 2026 - 21:29 WIB

Trending on Kabar Politik