Setelah sempet terhenti beroperasi, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan segera mengoperasikan kembali bis angkutan massal pengganti BisKita. Menurut informasi anggaran Rp10 miliar yang berasal dari dana APBD Kota Bogor akan digelontorkan agar angkutan massal tersebut kembali beroperasi, dengan nama baru bis Trans Metro Pakuan.
Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Saputra mengatakan, saat ini sedang dalam proses tahapan pelaksanaan pelayanan angkutan massal menggunakan anggaran APBD Kota Bogor sebesar Rp10 miliar. Jadi, angkutan massal berbasis bis akan tetap berjalan di Kota Bogor dan sekarang murni menggunakan anggaran APBD Kota Bogor.
“Saat ini sedang dilakukan proses tahapan untuk menggunakan dana Rp10 miliar untuk angkutan massal Bis di Kota Bogor. Jadi, bis yang akan di operasionalkan dengan dana itu hanya 2 koridor, yakni koridor 1 dan 2,” kata Marse.
Koridor 1 jurusan Bubulak-Cidangiang dan koridor 2 jurusan Bubulak-Ciawi. Dari dua koridor itu hanya bisa dioperasionalkannya antara 17 hingga 25 unit bis, sesuai dengan anggaran Rp10 miliar. Anggaran itupun hanya bisa mengcover pelayanan angkutan massal selama 6 bulan. Namun demikian, diharapkan kedepan ada tambahan dari APBD Perubahan dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menanggulangi 6 bulan lagi hingga Desember 2025. “Proses lelang ditargetkan tetap di februari ini, sehingga maret sudah berjalan. Nanti, nama bis nya juga berubah, bulan lagi BisKita, tetapi berubah nama jadi Bis Trans Metro Pakuan,” ucapnya.
Perubahan nama itu dikarenakan menggunakan anggaran APBD Kota Bogor dan dikelola langsung oleh Pemkot Bogor melalui Dishub. Nama Trans Metro Pakuan itupun memiliki arti, diantaranya, Trans adalah transportasi, Metro itu mengartikan bahwa Kota Bogor sudah menjadi kota metropolitan dan Pakuan itu adalah sejarahnya Kota Bogor. “Bis Trans Metro Pakuan itu sebuah nama bagi kebanggaan Kota Bogor. Jadi perubahan nama bis inipun sudah sesuai kajian dan diusulkan ke Pemkot Bogor. Kalau dulu BisKita, itu adalah program dan produk kementerian dan tidak hanya di Kota Bogor saja, tetapi di kota kota lainnya menggunakan nama BisKita, tetapi karena sumbernya APBD Kota Bogor, maka namanya bukan BisKita lagi,” jelasnya.
Terkait sistem yang akan digunakan nanti, lanjut Marse, tetap bis Trans Metro Pakuan akan tetap sama menggunakan sistem Buy The Service (BTS), tetapi dibawah tanggung jawab penuh Dishub Kota Bogor. Nanti juga akan dilibatkan Perumda PTP sebagai fungsi kontroling dan operasional, karena diharapkan Perumda PTP menjadi Bus Manajemen Company (BMC). Saat ini juga sedang dijalankan kajian-kajian, baik secara teknis dan pelaksanaan, dimulai dari SPM, SPP, trayek dan skema pendapatannya.
“Segala persiapan ini harus dituangkan didalam surat keputusan walikota Bogor, on progres ini berjalan dan yang paling penting skema pendapatan dari pelayanan tersebut. Jadi ketika di Tapping oleh pengguna, ada 4 bank yang mengeluarkan kartu elektronik, jadi skema nya apakah masuk ke bank tersebut baru dialihkan ke rekening kas daerah, karena ada sistem di dalamnya, juga akan dilakukan kerjasama antara Pemkot dan perbankan, termasuk bank Jabar sebagai bank penampung kas daerah. Setelah semua siap, selanjutnya akan dilakukan lelang melalui e-katalog,” tandasnya.
Terkait 2 koridor yang belum di aktivasi, yakni koridor 5 dan 6, skema yang disiapkan yaitu skema mandiri tanpa anggaran APBD. Jadi nanti akan ditawarkan kepada pihak penyedia untuk menjalankan koridor 5 dan 6. Nanti pendapatannya akan masuk ke mereka, tetapi ini masih dalam kajian, dampak dan keuntungan diserahkan kepada pihak penyelenggara. “Skema tarif di koridor 1 dan 2 masih tetap seperti BisKita, kemudian tarif di 2 koridor yang akan ditawarkan kepada pihak ketiga juga seharusnya sama, untuk itu masih dilakukan kajian,” pungkasnya. HMS
