Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) dan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Jawa Barat tahun 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Kota Bogor tahun 2019 di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Kamis (11/04/2019). Acara tersebut dibuka secara resmi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat.
Rakerkesda Kota Bogor tahun 2019 yang diikuti 200 peserta dari semua komponen kesehatan dan perangkat daerah Kota Bogor, menurut Ade memiliki tujuan, yakni ingin meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga.
“Bicara pemangku kepentingan berarti mencakup semua, termasuk rekan-rekan di RSUD Kota Bogor dan rumah sakit lainnya di Kota Bogor, tidak hanya pemerintah daerah. Semua memiliki komitmen untuk membuat Kota Bogor menjadi sehat, berporos dari mimpi dan harapan Pemerintah Kota Bogor, membuat Kota Bogor jadi sehat dan masyarakatnya madani,” kata Ade dalam sambutannya.
Sekretaris Dinkes Kota Bogor, Ratna Dyah Mutiarani yang juga selaku Ketua Pelaksana Rakerkesda menjelaskan, akan ada beberapa rencana aksi yang perlu disinergiskan dalam aksi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis dan peningkatan cakupan imunisasi secara lebih umum serta mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
“Tujuan lain kegiatan ini diantaranya terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), terlaksananya percepatan lima program prioritas dan optimalisasi penguatan sistem rujukan di Kota Bogor. Selain itu juga diharapkan mampu menghasilkan susunan rencana aksi implementasi SPM dan program prioritas dengan pendekatan PIS PK,” katanya.
Dalam raker yang berlangsung selama dua hari, 11-12 April 2019 ini akan dibahas beberapa isu penting bidang kesehatan dan adanya masukkan dari para pemangku kepentingan serta Focus Group Discussion (FGD) kesehatan dari 5 program prioritas Kota Bogor.
Sekretaris Dinkes Pemprov Jawa Barat, Uus Sukmara, menyampaikan informasi tentang isu pembangunan kesehatan yang saat ini dihadapkan pada transisi. Ada tiga masalah besar, yaitu penyakit menular masih cukup tinggi, penyakit tidak menular semakin bertambah dan munculnya kembali penyakit yang selama ini sudah hampir berkurang.
“Hal-hal yang berkaitan dengan penyakit menular berkaitan pula dengan semakin meningkatnya biaya pembangunan kesehatan,” ujarnya.
Upaya pengendaliannya kata Uus Sukmara menjadi menjadi salah satu prioritas dalam rakerkesda. Munculnya penyakit yang selama ini sudah lama berkurang, salah satunya TBC. Faktor kemampuan transfusi TBC pada saat ini semakin meningkat, pengendaliannya tidak bisa dilakukan hanya oleh unsur-unsur kesehatan, faktor perilaku dan kondisi lingkungan menyebabkan transfusi TBC dengan mudah menyebar.
“TBC pun menjadi salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan dan dibahas dalam raker ini,” jelas Uus Sukmara.
Semakin menurunnya rasio tenaga spesialis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), penambahan dokter spesialis tidak semudah dan secepat bertambahnya rumah sakit, di tingkat dasar kurang tenaga paramedis, bahkan sampai kekurangan tenaga akuntansi. Menurut Uus, ini persoalan SDM kesehatan yang dihadapi, kendala lain adalah terbatasnya kuota dari Kementerian PAN RB. Melalui kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), diharapkan kebutuhan tenaga kesehatan dapat terpenuhi. ****
