Menu ✖

Dark Mode
Ular Raksasa di Sulawesi Pecahkan Rekor, Ahli Yakin Ada yang Lebih Besar Batam Gelap Seharian, Warga Menjerit di Medsos: Air Mati, Sinyal Hilang Belum Capai Puncak, El Nino Sudah Picu Rekor Suhu di Pasifik Pakar Ungkap Penyebab Fenomena Retakan Tanah di Kalimantan Apple Gandeng Saingan Samsung Garap Sumber Duit Baru Robot Menyerah, Tak Sanggup Gantikan Manusia Kerja di Gedung Ecommerce

Headline

Wamenaker: Audit K3 Tak Boleh Ditawar, Ini Soal Nyawa dan Nasib Usaha

badge-check


					Wamenaker Afriansyah Noor. (foto: humas kemenaker) Perbesar

Wamenaker Afriansyah Noor. (foto: humas kemenaker)

Jakarta — Satu kelalaian dalam keselamatan kerja bisa menghentikan operasional, merusak reputasi perusahaan, bahkan mengubah hidup sebuah keluarga dalam sekejap. Karena itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak boleh dikompromikan apalagi ditawar.

“Independensi sebagai lembaga audit harus dijaga. Jangan sampai ada celah atau pembiaran terhadap potensi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” kata Afrians yah saat menjadi keynote speaker Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 di PT IDSurvey (Persero), dalam keterangan pers Biro Humas, Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, audit penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bukan sekadar memeriksa dokumen, tetapi memastikan sistem keselamatan benar-benar berjalan di lapangan yaitu dengan mengenali bahaya, mengendalikan risiko, dan melakukan perbaikan sebelum insiden terjadi.

Bagi pekerja, audit yang tegas berarti perlindungan nyata yaitu ada sistem yang memastikan tempat kerja aman dan risiko tidak diabaikan. Bagi perusahaan, audit yang kredibel adalah bagian dari manajemen risiko dimana dapat mencegah gangguan operasional, menekan potensi kerugian, dan menjaga kepercayaan publik.

Afriansyah menekankan, audit yang lemah atau kompromistis justru membuka ruang risiko yang lebih besar. Ketika standar keselamatan tidak ditegakkan, dampaknya bukan hanya pada pekerja, tetapi juga pada keberlanjutan usaha itu sendiri.

Dalam kesempat an itu, ia meminta PT IDSurvey (Persero) sebagai lembaga inspeksi dan audit sistem manajemen bersikap tegas terhadap pengguna layanan yang tidak memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap ketidaksesuaian harus dicatat dan disampaikan secara objektif.

“Keselamatan kerja adalah hak. Sistemnya harus berjalan dan auditnya harus jujur. Jika tidak, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, tetapi masa depan,” ujarnya.

Melalui momentum Bulan K3 Nasional 2026, pemerintah mendorong dunia usaha menjadikan keselamatan bukan sebagai beban biaya, melainkan investasi jangka panjang agar pekerja terlindungi dan usaha tetap tumbuh berkelanjutan. rls

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Pakar UGM Minta RI Contoh Trik Singapura Sulap Sungai Kering Jadi Wisata Cuan

9 October 2026 - 20:30 WIB

Dilantik Jadi Kapolda DIY, Ini yang Akan Dilakukan Langgeng Soal Karhutla

9 October 2026 - 20:22 WIB

DIY Dilanda Kemarau Panjang, ini Pesan Pakar UGM

9 October 2026 - 20:09 WIB

Evaluasi HUT Ke-270 Kota Jogja, DPRD DIY Minta Anggaran 2027 Harus Berpihak Rakyat

8 October 2026 - 21:17 WIB

Sosiolog UGM: Jangan Musuhi Rakyat dan Mahasiswa

8 October 2026 - 21:09 WIB

Trending on Headline