Perumda Tirta Pakuan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Mulyaharja sebagai salah satu kelurahan paling ujung di Bogor Selatan.
Menurut Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Rino Indira Gusniawan mengatakan, pengembangan teknologi saluran air minum di Mulyaharja membutuhkan sekitar Rp40 miliar, dari teknologi pengolahan hingga penyaluran berupa pipa-pipa utama.
“Dari jumlah tersebut, sekitar 20-24 miliar akan digunakan untuk menurunkan faktor kehilangan air akibat kebocoran pipa-pipa saluran utama yang telah ada saat ini dan berumur puluhan tahun,” kata Rino.
Rino menambahkan, di Kota Bogor masih banyak pipa tua di dalam tanah, sehingga banyak pipa yang bocor. Untuk itu perlu dibenahi dan diganti dengan pipa-pipa baru, agar jumlah kehilangan air bisa ditekan.
“Rencananya akan kita rapihkan, agar kehilangan airnya turun dan air bisa mengalir terdistribusi ke pelanggan selama 24 jam. Kalau sudah mengalir 24 jam, insyaallah jumlah pelanggan bertambah,” katanya.
Pengembangan bisnis di wilayah Mulyaharja sangat potensial lanjut Rino, terlebih jika dilihat dari rencana pembangunan daerah yang akan dilakukan pemerintah Kota Bogor ke depan.
“PDAM belum masuk di sana, belum ada pipa kita di sana, belum ada pelanggan kita di sana. Padahal di sana ada mata air yang warga gunakan menggunakan pipa/selang saja,” jelasnya.
Saat ini, Perumda Tirta Pakuan baru bisa melayanan masyarakat ‘kota hujan’sekitar 63 persen. Dan menurut perhitungan pemerintah pusat lanjut dia, mulai dirancang rencana pengembangan bisnis penyediaan air di Mulyaharja.
“Layanan air minum Perumda Tirta Pakuan telah mendekati 100 persen melayani masyarakat Kota Bogor, jika perhitungan satu sambungan air ke rumah atau bangunan warga 1:6 orang seperti beberapa tahun lalu. Angka 63 persen muncul dari perhitungan baru pemerintah pusat, mengenai layanan air minum per sambungan 1:4 orang,” ungkapnya.
Menurutnya, perhitungan itu didapat dari data jumlah warga Kota Bogor dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disesuaikan oleh pemerintah pusat sehingga satu rumah dianggap satu keluarga dengan jumlah rata-rata empat orang.
“Di Kota Bogor, hasil BPS itu empat orang, padahal belum tentu satu rumah isinya empat,” tuturnya.
Penulis Pratama
Editor Aldho Herman
