Tekan Covid dengan PPKM Mikro Darurat, Sanksi Hukum Dipersiapkan

Situasi perkembangan pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan drastis. Pemerintah pun mengambil langkah lebih tegas dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali, mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pembatasan diberlakukan sampai menyiapkan sanksi hukum bagi yang melanggar.

“Setelah menerima masukkan dari para menteri, para ahli kesehatan dan para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat, terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, khusus daerah Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

PPKM Darurat lanjut Jokowi, akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas di masyarakat yang lebih ketat dibanding PPKM skala Mikro yang selama ini sudah berlaku.

Jokowi menambahkan, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membatasi penyebaran Covid-19, seluruh aparatur negara, TNI, Polri, maupun sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu membahu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menangani wabah Covid-19.


Baca juga: PPKM Mikro Darurat, Mobilitas Warga dan Prokes Makin Ketat


“Jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya meningkatkan kapasitas fasilitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, seluruh rakyat Indonesia harus tetap tenang, waspada dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin menjalani protokol kesehatan, mendukung kerja-kerja aparatur pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19.

“Dengan kerja sama yang baik semua pihak dan atas ridha Allah SWT, Tuhan YME, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” katanya.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menggelar rapat koordinasi dengan 27 pemerintah daerah secara daring.

“Kita harus kompak semua untuk melaksanakan arahan pemerintah pusat tanpa terkecuali, TNI/Polri saling mengingatkan tugas pokok kita masing-masing,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil memerintahkan untuk segera membuat surat edaran untuk menyosialisasikannya sampai ke level RT/RW. Kepada seluruh polres dan polresta se-Jawa Barat diminta untuk mempersiapkan tindak pidana ringan (tipiring) didahului pendekatan persuasif sebelum penerapan sanksi hukum.

“Kepala daerah diminta fokus sosialisasi. Ada dua hal yang difokuskan, yaitu persiapan ke dalam dan optimalkan media untuk sosialisasi,” katanya.

Terkait anggaran refocusing, lanjut Emil, harus dicek kembali. Jika ada proyek perencanaan yang belum lelang, sebaiknya digeser ke BTT kedaruratan. Penurunan okupansi di rumah sakit, tidak lupa diingatkan kepada  bupati dan wali kota.

“Kami akan membantu subsidi anggaran penyewaan hotel untuk pusat pemulihan. Ini strategi mencegah rumah sakit melalui isolasi di desa-desa atau di kelurahan dengan menggeser yang mau sembuh ke hotel-hotel. Jadi sembuhnya bukan di rumah sakit tapi di hotel,” kata Kang Emil.

Pemprov Jawa Barat juga akan mensubsidi obat-obatan bagi pasien Covid-19 hingga oksigen. Khusus oksigen, Pemprov Jawa Barat menugaskan salah satu BUMD untuk membantu sirkulasi oksigen. Untuk RT di seluruh Jawa Barat, Gubernur mewajibkan menyediakan relawan Covid-19.

Penulis Pratama

Editor Herman

image_pdfimage_print
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *