[Bogor – kabaronline]– Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Kamis (16/7/2020). Penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tersebut dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dana BOS pada tahun 2017, 2018 dan 2019.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satia Parsaoran didampingi Kepala Seksi Intelijen, Cakra Yudha meimpin langsung penggeledahan. Pantauan kabaronline, tim penyidik mengambil setumpuk dokumen yang kemudian dibawa ke dalam mobil penyidik.
Penggeledahan dilakukan paska ditetapkannya JRR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana operasional sekolah dasar pada kegiatan UTS, UAS dan try out dan ujian sekolah yang menggunakan dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019.
Kepala Kejari Kota Bogor, Bambang Sutisna mengatakan JRR adalah kontraktor penyedia dalam UTS, UAS, try out, ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah pada seluruh sekolah dasar.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 22 saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya kami menetapkan JRR sebagai tersangka,” ujar Bambang kepada wartawan.
Menurut dia, berdasarkan penghitungan, kerugian negara dalam kasus dugaan rasuah itu mencapai Rp17.189.919.828, sebagai akibat dari kegiatan pengadaan soal ujian SD se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada tahun 2017, 2018 dan 2019. “Itulah kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.
Baca juga:
Tersangka Dugaan Korupsi Dana Bos SD Se-Kota Bogor Ditahan
Seharusnya, kata Bambang, soal ujian dikelola oleh pihak sekolah bersama Komite Sekolah. Namun dalam kasus ini, pengelolaan justru dilakukan oleh K3S. “Ini jelas tidak boleh dilakukan,” tegasnya.
Bambang menyatakan, tersangka JRR sempat mengembalikan dana Rp100 juta dari total kerugian negara. “Dikembalikan Rp100 juta, dana BOS yang diduga diselewengkan digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Saat disinggung terkait mengalir kemana sisa uang hasil dari perbuatan tersebut. Bambang enggan berkomentar. “Itu teknis penyidikan lihat saja nanti perkembangannya,” ucapnya.
Ditanya mengenai apakah ada potensi penetapan tersangka baru. Bambang menegaskan bahwa hal itu bisa saja terjadi. “Yang pasti kami masih berupaya mencari otak di balik kasus tersebut. Dana BOS harusnya digunakan untuk biaya pendidikan warga miskin,” paparnya.
Tersangka JRR, kata Bambang, dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Jo.Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dgn UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.
“Ancaman hukumannya maksimal selama 20 tahun penjara,” ungkap pria berkacamata itu.
[reporterpratama]
[editoraldhoherman]
