Menu

Dark Mode
Babinkum TNI Tegaskan Komitmen Jaga Konstitusi dan Profesionalisme Hukum Militer Satgas Gabungan TNI Lumpuhkan Dua Anggota OPM Jawa Barat Terapkan Pemantauan Dana Desa Real-Time Kota Bogor Jadi Tuan Rumah Puncak Hari Kependudukan Dunia Asrama Haji Medan Kebakaran, 7 Mobil Damkar Padamkan Api Inggris Berencana Akui Negara Palestina, RI Puji Berharap Diikuti Negara Lain

Kabar Politik

Serap Aspirasi LPM, Komisi IV Petakan Masalah Wilayah

badge-check


					Serap Aspirasi LPM, Komisi IV Petakan Masalah Wilayah Perbesar

Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar audiensi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW dan tokoh masyarakat se-Bogor Utara, Kamis (26/1/2023). Hal ini berkenaan dengan rencana kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait pemetaan masalah yang berada di wilayah.

Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya beserta anggota Komisi IV, Lusiana Nurissiyadah, Dody Hikmawan dan Devi Prihatini Sultani.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyebutkan pemetaan di wilayah terkait dengan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan oleh Komisi IV, agar bisa menyiapkan formulasi aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

ketua-komisi-IV Ahmad Saeful Bahri

“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor, berusaha menjawab apa yang dikeluhkan oleh warga. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, apakah program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor terasa oleh masyarakat. Maka dari itu kami mengundang LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisinya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.

Berdasarkan hasil audiensi yang digelar di ruang Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Gus M menerangkan bahwa masyarakat di wilayah Bogor Utara belum mengetahui adanya surat edaran terkait pemutakhirtan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Padahal, menurutnya pemutakhiran DTKS ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat di tahun-tahun sebelumnya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pemutakhiran data.

“Kalau tingkat LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat saja tidak tahu, bagaimana dengan masyarakat awam lainnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar nantinya dinas terkait bisa memperbaiki sistem sosialisasi dan kami akan memastikan apakah DTKS ini sudah diperbaharui atau belum,” tegasnya.

Dengan adanya temuan ini, Gus M pun berencana akan melakukan audiensi dengan LPM di setiap kecamatan di Kota Bogor yang ditargetkan dilakukan setiap minggu.

(pratama/humprohub/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Kota Bogor Terima Draft RPJMD dan Mulai Pembahasan 4 Raperda

14 July 2025 - 11:56 WIB

Gelar Dialog Kebangsaan, Ini Pesan Dadang Danubrata

29 June 2025 - 23:20 WIB

Kabogorfest 2025 Usai, Ini Catatan Penting dari Sastra Winara

29 June 2025 - 21:54 WIB

Ketua DPRD Kota Bogor Terima Audiensi Yayasan Difable Action Indonesia Bahas Kesetaraan Difabel

25 June 2025 - 07:02 WIB

Terima WTP ke-9 Berturut-turut DPRD Kota Bogor Pertajam Pengawasan dan Penganggaran

12 June 2025 - 21:50 WIB

Trending on Kabar Politik