Menu ✖

Dark Mode
Pidato di PBB, Netanyahu Bawa Starlink Sambil Sindir Iran Mau Bikin Data Center di Luar Angkasa, Google Uji Chip AI di Orbit Komdigi Dorong Transfer AI – Cloud dalam Investasi Microsoft di RI ‘Nostradamus’ China Ramal Tragedi Serupa 9/11 Terjadi Lagi Bumi Makin Panas, 12 Triliun Ton Es Meleleh dalam 47 Tahun NASA Pamer ‘Hantu’ 5 Bintang Meledak dalam Satu Foto

Kabar Politik

Serap Aspirasi LPM, Komisi IV Petakan Masalah Wilayah

badge-check


					Serap Aspirasi LPM, Komisi IV Petakan Masalah Wilayah Perbesar

Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar audiensi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW dan tokoh masyarakat se-Bogor Utara, Kamis (26/1/2023). Hal ini berkenaan dengan rencana kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait pemetaan masalah yang berada di wilayah.

Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya beserta anggota Komisi IV, Lusiana Nurissiyadah, Dody Hikmawan dan Devi Prihatini Sultani.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyebutkan pemetaan di wilayah terkait dengan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan oleh Komisi IV, agar bisa menyiapkan formulasi aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

ketua-komisi-IV Ahmad Saeful Bahri

“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor, berusaha menjawab apa yang dikeluhkan oleh warga. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, apakah program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor terasa oleh masyarakat. Maka dari itu kami mengundang LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisinya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.

Berdasarkan hasil audiensi yang digelar di ruang Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Gus M menerangkan bahwa masyarakat di wilayah Bogor Utara belum mengetahui adanya surat edaran terkait pemutakhirtan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Padahal, menurutnya pemutakhiran DTKS ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat di tahun-tahun sebelumnya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pemutakhiran data.

“Kalau tingkat LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat saja tidak tahu, bagaimana dengan masyarakat awam lainnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar nantinya dinas terkait bisa memperbaiki sistem sosialisasi dan kami akan memastikan apakah DTKS ini sudah diperbaharui atau belum,” tegasnya.

Dengan adanya temuan ini, Gus M pun berencana akan melakukan audiensi dengan LPM di setiap kecamatan di Kota Bogor yang ditargetkan dilakukan setiap minggu.

(pratama/humprohub/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Ketua DPRD Kota Bogor Motivasi Mahasiswa Baru UIKA: Manfaatkan Kesempatan untuk Menuntut Ilmu

16 September 2026 - 12:13 WIB

DPRD dan Kajari Kota Bogor Sepakat Perkuat Kolaborasi

15 September 2026 - 09:07 WIB

H. Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Jadi Wadah Penguatan Mental Keluarga dan Rujukan Umat

13 September 2026 - 19:15 WIB

​Sinyal Bahaya di Bogor: Anak Usia 6 Tahun Mulai Terlibat Kasus Kekerasan, DPRD Desak RAD 2027

10 September 2026 - 19:47 WIB

DPRD Kota Bogor Bentuk 3 Pansus pada Masa Sidang Ketiga 2026

1 September 2026 - 09:20 WIB

Trending on Kabar Politik