Menu ✖

Dark Mode
Tren Agentic AI Mulai Geser Era Call Center Tradisional Demokrat Menang, Saham Para Raksasa Teknologi Hancur Sejarah Times New Roman, Tahun Berapa Diciptakan? Starlink Mau Bangun Jaringan 5G Sendiri, Siap Saingi Operator Seluler Indonesia Targetkan PLTN Pertama Dibangun 2032, BRIN Soroti Aspek Ini Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026

Kabar Politik

Pilwalkot Makin Dekat, Relawan Gencar Sosialisasikan Rena ke Masyarakat

badge-check


					Pilwalkot Makin Dekat, Relawan Gencar Sosialisasikan Rena ke Masyarakat Perbesar

Nama Rena Da Frina yang jadi viral lantaran mendadak cuti sebagai ASN Pemkot Bogor dan menyatakan ikut meramaikan bursa bakal calon Wali Kota Bogor, masih menjadi pertanyaan dan perbincangan banyak orang.

Terlebih lagi nama Rena sudah viral di berbagai platform media sosial, dengan aksi tegasnya saat turun di lapangan menata infrastruktur Kota Bogor. Salahsatunya aksi tegas Rena memotong kabel-kabel provider telekomunikasi di sejumlah ruas jalan di Kota Bogor.

Menurut Ketua Tim Sahabat Rena, Herdi Iskandar, Pilwalkot Bogor pemilihannya semakin dekat, masih ada waktu untuk Rena melakukan sosialisasi secara masif, baik itu gencar turun ke lapangan, pemasangan bilboard, spanduk, baliho, media massa hingga media sosial. 

“Kita dari tim relawan tinggal merumuskan teknis sosialisasi, agar lebih mengena di hati masyarakat. Karena,  Rena ini sosok yang sudah dikenal banyak oleh berbagai kalangan,” ujar Herdi, Selasa (30/7/2024).

Rena sebenarnya, sambung Herdi, telah mendapatkan simpatisan dan dukungan dari masyarakat Kota Bogor, salah satunya adalah dorongan dirinya untuk maju di Pilwalkot Bogor, bisa terlihat melalui komentar di media sosial, yang menyikapi kinerjanya yang transparan dan dipublish di media sosial. 

Tak hanya itu, masih kata Herdi, banyak juga yang secara langsung yang mengutarakan dukungan tersebut kepada Rena.

“Kesiapan Rena maju dalam pilwalkot ini adalah salah satu wujud kepeduliannya terhadap Kota Bogor. Terlebih, sudah dapat restu dari keluarganya  dan dorongan dari masyarakat, sehingga ini menjadi langkah awal serta spirit positif buat Rena,” papar Herdi.

Herdi menambahkan, jika sampai saat ini Rena memiliki target untuk menjadi Wali Kota Bogor (F1). 

“Untuk saat ini Rena siap maju untuk di posisi F1, dan cuti sebagai ASN agar memudahkan berkomunikasi dengan para pimpinan partai yang akan mengusungnya.  Kami pastikan Rena akan menjalankan semua tahapan dengan prosedur dan aturan yang ada,” tandas dia.

“Yang jelas, pembahasan pasangan calon itu belum ada ke arah sana. Karena, dinamika politiknya masih dinamis. Sehingga, Rena akan terbuka untuk menjalin komunikasi baik dengan siapapun, termasuk dengan para bakal calon serta parpol,” sambungnya seraya menambahkan jika Rena pernah memimpin di wilayah seperti Kelurahan Sempur, Kelurahan Babakan Pasar serta sebagai Camat Bogor Timur.

Pratama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik