Kota Bogor– Pemotongan dana transfer pusat ke daerah, membuat semua kepala daerah di wilayah harus memutar otak mencari masukan dana dari sunber lain. Begitupula dengan Kota Bogor, yang mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp 300 miliar.
Menyijapi situasi tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memutar otak untuk menggerakkan roda ekonomi dan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran.
Salahsatu solusinya, Pemkot Bogor mendorong penerapan skema creative financing (pembiayaan kreatif) atau non-APBD melalui kemitraan bersama pihak swasta, program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga insentif pemerintah pusat.
Demikian dikatakan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat menghadiri dan membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X BPC Gapensi Kota Bogor yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Badan Usaha Konstruksi dan Pemerintah Kota Bogor dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan” di IPB International Convention Center (ICC), Kamis (15/10/2026).
Dedie memaparkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Bogor yang berjalan tanpa membebani APBD secara penuh. Seperti pembangunan overarm Ciawi 2 yakni Proyek akses sambungan Keluar Tol Bocimi di Ciawi ini murni memanfaatkan dana CSR dari Sinarmas Group sebesar hampir Rp120 miliar.
Kemudian pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL), yakni pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga sampah di Galuga dan Kayumanis dengan kapasitas masing-masing 1.500 ton per hari.
“Proyek senilai kurang lebih Rp2 triliun per lokasi ini didukung investasi swasta, sedangkan APBD hanya dialokasikan untuk pembebasan lahan (land clearing) dan akses jalan,” kata Dedie.
Dedie menambahkan, proyek lainnya yaitu pembangunan bundaran kawasan masuk Bogor Selatan/Summarecon ke arah Kota Bogor menggunakan komitmen kontribusi penuh pengembang lokal.
Lebih lanjut Dedie menambahkan, ada pula penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, hingga pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun memanfaatkan kombinasi pembiayaan BUMD (Perumda), partisipasi pihak ketiga, serta dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
Dan terakhir kelanjutan Ring Road 3 (R3) dari Ciliwung hingga Wangun dan pembangunan jembatan akan memanfaatkan bantuan skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan.
”Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Wali Kota Bogor.
Ia menambahkan, transparansi dan kerja sama antarlembaga sangat krusial agar pembangunan berjalan lancar tanpa terjerat hukum.
”Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Mari kita tegakkan kode etik dan aturan yang berlaku. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” tegas Dedie.
Sementara itu Muscab X kali ini, H. Irwan M. Nur resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bogor masa bakti 2026–2031.
Menurut Irwan, Muscab X bukan sekadar agenda rutin lima tahunan untuk pergantian pengurus, melainkan momentum evaluasi, refleksi, sekaligus batu loncatan bagi Gapensi Kota Bogor untuk bertransformasi di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa konstruksi.
Irwan menyoroti tantangan geografis dan alam Kota Bogor, seperti intensitas curah hujan yang tinggi, kontur tanah, serta dinamika sosial, yang menuntut kontraktor lokal bekerja dengan standar mutu tinggi dan mengedepankan manajemen risiko bencana.
”Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu. Lewat sinergi bersama Pemkot Bogor, Kadin, dan Dinas PUPR, kami berkomitmen memaksimalkan peran pengusaha serta tenaga kerja lokal agar perekonomian daerah berputar,” ungkap H. Irwan M. Nur.
Ia juga menambahkan bahwa Gapensi siap mendukung penuh arah kebijakan Pemkot Bogor dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya.
MsY
