Jajaran Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melakukan studi banding terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor, Kamis (25/4/2019). Rombongan yang dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Perwakilan Rakyat Pemkab Kulonprogo Jumanto itu diterima dengan hangat oleh Asisten Pemerintahan Kota Bogor Hanafi di Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor.
Jumato mengungkapkan, di Kulonprogo sendiri sudah memiliki Perda KTR sejak tahun 2014 namun baru dilaksanakan pada tahun 2015 dan itupun baru sebatas edukasi dan teguran serta belum bisa menerapkan sanksi.
“Oleh karena itu kami sengaja berkunjung ke Kota Bogor ingin kaji banding terkait bagaimana penerapan sanksi, bagaimana dendanya dan juga keberadaan mobil tipiring,” ungkap Jumanto.
Dari kaji banding ini, kata dia, Pemkab Kulonprogo berharap memperoleh informasi yang jelas terkait penerapan KTR mulai dari penetapan denda, alur dan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Perdanya. “Mudah-mudahan informasi yang kami dapat dari Kota Bogor akan diterapkan di masing-masing OPD kami,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Bogor Hanafi menyampaikan, Perda KTR Kota Bogor lahir pada tahun 2009.
“Pada 2018, kami sudah merevisi Perda KTR dengan Perda 10/2018. Beberapa substansi yang berubah antara lain tentang vape atau rokok elektrik yang tentunya menjadi bagian yang dilarang. Kemudian juga penghilangan reklame rokok di Kota Bogor,” katanya.
Sedangkan mengenai sanksi, lanjut Hanafi, bagi pelanggar di Kota Bogor relatif agak ringan. Di lapangan Pemkot melibatkan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan. Untuk saksinya adalah paling lama tiga hari kurungan badan dan denda 100 ribu.
“Yang jelas pemerintah berkewajiban memberi pelayanan kepada masyarakat baik segi kesehatan yang utuh dimana salah satunya adalah kebebasan asap rokok,” tandasnya.
Hadir mendampingi Hanafi perwakilan dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bapenda, Dinas Perhubungan dan perangkat daerah lainnya. ***
