DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna di penghujung tahun 2021, Jumat (31/12). Rapat yang digelar hingga malam pergantian tahun baru ini memiliki agenda pengesahan raperda pembentukan produk hukum daerah, pembacaan laporan pimpinan dan laporan kegiatan reses.
Selama masa sidang september hingga desember 2021, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan rapat kerja sebanyak 112 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Sedangkan, untuk kegiatan sidak ke lapangan, secara kuantitatif DPRD Kota Bogor telah melakukan 50 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan komisi-komisi.
“Sidak lapangan kami jalankan sesuai dengan fungsi pengawasan, guna menjaga tetap berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan koridornya. Disamping menjawab aduan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung, surat tertulis atauapun sosial media,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana dalam lapim yang dibacakan saat paripurna.
Lebih lanjut, Eka menerangkan secara kuantitatif, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan rapat kordinasi sebanyak 329 kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembahasan terhadap Raperda.
Lalu dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 694 aspirasi melalui kegiatan reses dan 172 kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan pada masa sidang kesatu tahun sidang 2021.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengungkapkan kegiatan reses dilakukan oleh Anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses Kesatu Tahun Sidang 2021 ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” ujar Dadang.
Sepanjang masa sidang kesatu tahun sidang 2021, DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan terhadap 8 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dimana 3 diantaranya sudah selesai dibahas dan disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna.
DPRD Kota Bogor telah mengeluarkan 14 keputusan DPRD dan 7 keputusan pimpinan DPRD Kota Bogor.
“Salah satu keputusan DPRD Kota Bogor yang kami keluarkan adalah perihal penolakan pengoperasian GLOW KRB yang hingga saat ini masih mendapatkan penolakan dari masyarakat Kota Bogor,” ujar Dadang.
Perihal kebijakan penganggaran, Dadang mengatakan bahwa DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) 2021, pembahasan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, pembahasan terhadap Perubahan APBD 2021, hingga pembahasan Raperda APBD 2022 dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD 2022.
“Alhamdulillah semua pembahasan tahapan anggaran selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. DPRD Kota Bogor mendorong ditambahnya anggaran sarpras kelurahan dan memfokuskan penambahan bangunan sekolah negeri untuk tingkat SMP, penyelesaian Masjid Agung serta penyelesaian persoalan banjir”, jelas Dadang.
rls
