Mobil Diambil Paksa, Leasing Besar di Bogor Digugat

leasing

Kasus penyitaan paksa kendaraan oleh debt colector atas suruhan perusahaan leasing kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korban adalah kreditur dari salah satu Finance di Kota Bogor. Akibat tindakan sejumlah debt colector tersebut, kreditur bernama Azwar, merasa dirugikan dan menggugatnya melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Dalam sidang pertama gugatan terhadap  Finance tersebut di Pengadilan Negeri Bogor, pihak leasing mangkir alias tidak hadir dalam sidang  yang digelar Kamis (30/12/2021) kemarin.

Hakim tunggal Setiawati SH M.H dan panitera pengganti Novi Puspitosari SE.SH pada sidang Gugatan Sederhana (GS) dengan perkara no.28/Pdt.GS/2021/PN Bgr, akan kembali memberikan surat resmi terkait kehadiran pihak tergugat , pada sidang lanjutan yang dijadwalkan 6 Januari 2022, di Pengadilan Negeri Bogor.

“Kami akan memberikan kembali surat resmi terhadap pihak tergugat,”jelas Hakim Setiawati SH M.H dalam sidang pertama GS di Pengadilan Negeri Bogor, Kamis (30/12/2021) siang.

Sementara itu Kuasa Hukum penggugat, Irawansyah SH.M.H dalam keterangan pers menjelaskan kronologi peristiwa yang menimpa kliennya Azwar, warga Pondok Rumput, Tanah Sareal Kota Bogor. Kliennya itu membeli kendaraan minibus Cayla melalui fasilitas pembiayaan multiguna secara diangsur/cicil. Dengan perjanjian kontrak dilakukan 31 januari 2019 dengan waktu angsuran selama 59 bulan atau sampai 31 Desember 2023.

“Selama lebih satu tahun berjalan, pembayaran angsuran klien kami tidak ada masalah karena pembayaran melalui auto debit ,”ungkap Irawansyah SH.

Namun disaat pandemi Covid-19, lanjut Irawansyah, kliennya mengalami kendala keuangan. Dengan itikad baik pada Bulan Agustus 2020, kliennya mengajukan keringanan pembayaran kepada pihak Finance.

Pihak tergugat pun mengeluarkan kontrak baru (adendum), lanjut Irawansyah, dengan diberikan keringanan penjadwalan kembali pembayaran angsuran.

“Ironisnya ada penambahan jangka waktu selama dua tahun yang disebut Relaksasi, sehingga angsuran kendaraan tersebut berakhir hingga 8 Desember 2025 dengan tagihan hutang sebesar Rp. 89 juta lebih yang diangsur selama 54 bulan,”ungkapnya

Yang jadi pertanyaan tambah Irawansyah, kemana angsuran 14 bulan sebelumnya telah dibayar kliennya. Termasuk uang muka (DP) kendaraan sebesar Rp. 50 juta. Relaksasi yang dilakukan  tergugat, jelas sangat merugikan kliennya. Sehingga Kliennya yang seharusnya angsuran berakhir Desember 2023 jadi ditambah 2 tahun hingga 2025.

“Dalam perjalanannya, klien kami masih berusaha membayar meski tidak tepat waktu pembayaran angsuran bahkan selalu berkomunikasi terkait keterlambatan pembayaran angsuran dan selalu diterima baik  pihak  Finance. Tiba-tiba sekitar pukul 15.00 WIB, Jum’at, 26 November 2021, klien kami didatangi 2 orang yang diakuinya suruhan pihak tergugat.Tanpa menunjukkan surat tugas dan sertifikasi yang ditentukan OJK. Tergugat memerintahkan debt colector untuk menarik/mengambil kendaraan dari klien kami dikediamannya,”ujarnya

Namun saat klien kami bertahan, kedua debt colector itu berpura-pura memberi kebijaksanaan dan mengajak diskusi di kantor tergugat  di Jalan Otista Kota Bogor.

“Bahkan sebelum ke kantor tergugat, kliennya sempat mempertegas bahwa kedatangannya ke kantor tergugat bukan penarikan kendaraan melainkan hanya diskusi dan itu diamini  Bram salah seorang debt colector tersebut,”terang Irawansyah.

Tanpa ada rasa kecururigaan, klien kami tiba dikantor tergugat, dipaksa harus menyerahkan kendaraan apabila tidak bisa melunasi sisa hutang keseluruhan termasuk bunga dan lainnya.

“Ini jelas Klien kami diperdaya, walaupun sempat bertahan dan adu argumen, sulit untuk bertahan. Bahkan Klien kami yang berusaha mempertahankan kendaraannya dengan membuat surat penitipan kendaraan pun, langsung diambil alih pihak debt colector yang isi redaksinya kalimat jebakan. Ya dengan dibawah tekanan, klien kami terpaksa menandatangani surat pernyataan yang seolah olah dibuat oleh klien kami.Ini kan Lucu,”ungkapnya.

Irawansyah menambahkan, dengan demikian penarikan paksa kendaraan oleh tergugat apalagi menggunakan debt Colector, jelas ini melawan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 dalam uji materi UU Fidusia tanggal 16 Desember 2021.

Dalam putusan MK itu jelas disebutkan perusahaan leasing tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila debitur keberatan dan melakukan perlawanan. Langkah yang bisa diambil bila itu terjadi, leasing harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternatif (pilihan) jika dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip dari website-nya, Kamis (16/12/2021).

“Akibat perbuatan debt colector perbuatan tergugat jelas melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap perbuatan yang melenggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, kata Irawansyah SH.

Irawansyah SH.MH berharap tidak terjadi lagi penarikan kendaraan paksa oleh perusahaan leasing apalagi menggunakan debt colector yang tidak memiliki sertifikasi dari OJK.

“Kami sangat berharap Kapolresta Bogor kota menertibkan kegiatan mata elang alias matel dan cara-cara debt colector yang menakuti masyarakat. Apalagi sampai mengambil paksa kendaraan di jalan,” pungkasnya.

Penulis Pratama

image_pdfimage_print
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *