Ini Untung Rugi Ganjil Genap di Kota Bogor

Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro kontra di masyarakat. Begitupula dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Forkopimda yang sepakat memperpanjang kebijakan Ganjil Genap di Kota Bogor. Sektor ekonomi pun sedikit meradang, seperti yang disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indoensia (PHRI) Kota Bogor, dr Yuno Abeta Lahay, dalam podcast SOWAN di ruang Pokwan DPRD Kota Bogor, Rabu (17/2/2021).

Menurut Yuno, anggota PHRI adalah hotel dan restauran yang secara langsung merasakan dampak ganjil genap yang telah diterapkan dua pekan kemarin.

“Memang betul efektifitas kebijakan tersebut bagi mobilitas warga dan kasus Covid-19 di Kota Bogor tertekan. Namun sekotor ekonomi seperti kami juga terkena dampaknya, dan cukup besar. Okupansi hotel menurun drastis,” kata Yuno saat diminta komentarnya dalam podcast Sowan bertema Untung Rugi Ganjil Genap.

Namun demikian, Yuno mengaku mendukung program ganjil genap pemerintah, asalkan dicarikan solusi terbaiknya untuk sisi perputaran ekonominya.

“Meski demikian kami tetap berusaha berinovasi dengan memanfaatkan Ganjil Genap sebagai konten atau item promosi. Contoh promo Ganjil Genap di tanggal ganjil harga ganjil, ditanggal genap harga genap, dan ada ini lebih gila lagi, bagi mobil yang bisa lolos ganjil genap ditanggal ganjil dapat diskon ekstra,” katanya.

Yuno juga mengaku angggotanya mempertanyakan sertifikasi dari kementerian dalam bentuk sertifikasi CHSE (sertifikasi cleanliness, health, safety environment).

“CHSE itu terkait keamanan dan kenyamanan serta kebersihan di dalam hotel, sehingga bisa dipastikan hotel memnuhi standar.  Namun seolah-olah sertifikasi ini tak berguna saat ini,” katanya.

Yuno berharap, ke depan ada solusi terbaik untuk semua. “Program pemerintah kita dukung, karena saya pribadi orang Bogor. Saya sangat setuju upaya pemkot menekan angka covid. Insyaallah dengan duduk bersama seperti yang dilakukan teman-teman wartawan dalam program PODCAST ini, bisa mendapatkan titik temu. Lawan pandemi perlu sinergi,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan tentang konteks penerapan kebijakan ganjil genap, karena angka kasus Covid-19 Kota Bogor sempat mencapai puncak. Untuk itu kata dia, perlu ada strategi untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19. Dari berbagai pilihan kebijakan, diantaranya penerapan ganjil genap.

“Karena kalau kita telaah data, menunjukan bahwa klaster pertama adalah klaster keluarga. Kedua adalah klaster dari luar kota. Jadi intinya adalah warga yang punya mobilitas keluar kota atau masuk ke dalam Bogor, menulari keluarga. Sehingga (kasus) keluarga meledak, jadi kuncinya adalah menekan mobilitas,” kata Bima.

Menurutnya, Ganjil Genap salah satu dari 13 kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bogor untuk menekan laju pertmubuhan kasus Covid-19. Bima Arya pun mengklaim, kebijakan tersebut berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan.

“Data menunjukan pada tanggal 6 Februari kasus di Bogor mencapai puncak 180 perhari, 15 Februari kemarin turun menjadi 105. Belum pernah terjadi sebelumnya penurunan kasus secara signifikan di masa pandemi Kota Bogor. Kedua, jadi pertama mobilitas berkurang, kedua, laju positif juga berhasil ditekan,” tukasnya.

Terkait dampak terhadap ekonomi, Bima Arya menegaskan bahwa Ganjil Genap bukanlah Lockdown, sehingga masyarakat masih bisa menjalankan mobilitas. Asal sesuai dengan kebijakan Ganjil Genap. Apalagi, saat ini kebijakan Ganjil Genap hanya berlaku pada hari Sabtu dan Minggu, itu pun hanya pada pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin yang juga koordinator Komisi 4 menyoroti beberapa hal. Diantaranya adalah mengenai sosialisasi dan edukasi soal kebijakan ganjil genap, vaksisnasi Covid-19 dan data Covid-19. Jenal menilai, masyarakat lebih takut kepada aturan daripada terhadap Covid-19 itu sendiri.

“Karena dari dulu pemkot melakukan sosialisasi dan edukasi serta sosialisai tidak berpengaruh dan terus meroket. Malah mereka berkerumun. Nah kali ini ketegasan Polri dengan ganjil genap sanksi atau denda, dan bisa sampai kena denda, kedepannya ini bukti bahwa warga lebih takut terhadap aturan bukan karena covid. Faktanya ya, ketika ganjil genap ini ya penurunan angka lalu lintas di Bogor cukup lengang,” katanya.

Ia juga berharap, agar kebijakan ganjil genap tersampaikan kepada masyarakat, ganjil genap tidak hanya inovasi di awal-awal. Ganjil genap bukan rekayasa atau skenario pimpinan atau Forkompinda, tapi ini upaya yang ternyata berhasil karena memang selama ini belum pernah ada capaian yang positif terhadap penurunan angka covid 19 di Kota Bogor.

Terkait data Covid-19 Jenal juga meminta ada paparan yang jelas terkait jumlah penambahan orang yang terkonfirmasi positif. Diantaranya adalah penjelasan berapa jumlah kasus positif dari orang yang melakukan swab dihari yang sama.

“Kan kita enggak tahu jadi ukuran penurunan angka covid itu publik harus betul-betul paham dan mengerti bukan data yang asal-asalan, tapi yang memang secara statistik dinas kesehatan tim Gugus Tugas Covid dan lain lain saya harap masyarakat bisa prihatin terhadap laju covid ini. Semoga mudah-mudahan opsi yang bisa dijadikan penyeimbang antara kesehatan tetap kita lindungi, usaha tetap berjalan,” pungkasnya.

reporter pratama

editor aldho herman

print

You may also like...

Leave a Reply