Yogyakarta – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVI/Mataram, Mayjen TNI Srajad Brima Yoga, telah melakukan kunjungan silaturahmi ke Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pangdam menghadap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memohon arahan serta membahas kelanjutan proses pembangunan Markas Komando (Makodam) XXVI/Mataram yang rencananya akan berlokasi di Godean, Kabupaten Sleman.
Mayjen TNI Srajad mengatakan bahwa kehadirannya di Yogyakarta adalah untuk mengemban tugas membantu Ngarsa Dalem serta Pemerintah Daerah DIY demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.
“Ini silaturahmi, saya menghadap beliau. Saya kan disini kan bertugas untuk membantu Ngarsa Dalem, membantu Pemerintah Jogja. Jadi kita bersilaturahmi menghadap beliau untuk mohon arahan, bimbingan apa yang mesti saya laksanakan di sini. Tentunya untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Mayjen TNI Srajad di Kompleks Kepatihan, Selasa (27/10/2026).
Terkait perizinan markas baru yang rencananya akan menempati lahan seluas sekitar 9 hektar, Pangdam menyebut prosesnya akan dikoordinasikan secara bertingkat hingga ke tingkat pusat. Pihaknya juga menegaskan akan segera melakukan peninjauan ke lapangan apabila seluruh proses administratif telah rampung.
“Ya nanti kan dibicarakan di tingkat pusat juga. Yang penting kan sudah diizinkan, gitu kan. Tinggal nanti kita proses selanjutnya nanti kami akan diskusikan dengan di pusat juga,” katanya.
Mengenai kepastian lokasi di wilayah Godean dan komunikasi dengan pemerintah tingkat kelurahan, Pangdam memastikan prosedur tersebut akan segera ditempuh.
“Rencananya begitu. Ya pasti, nanti kan koordinasi. Makanya kami lapor Ngarsa Dalem dulu, nanti kami akan diskusi dengan kelurahan juga, dengan daerah lah, dan lain-lain. Itu kan prosedur ya,” jelasnya.
Dalam struktur pertahanan baru ini, Kodam XXVI/Mataram nantinya akan membawahi sebanyak 10 Kodim yang merupakan gabungan dari wilayah DIY dan sebagian Jawa Tengah yang sebelumnya berada di bawah naungan Kodam IV/Diponegoro.
Sebanyak 10 Kodim tersebut meliputi lima Kodim wilayah DIY yakni Kodim Bantul, Kodim Gunungkidul, Kodim Kulon Progo, Kodim Sleman, dan Kodim Yogyakarta. Sementara lima Kodim lainnya berasal dari wilayah Jawa Tengah yang telah beralih komando (alih kodal), yakni Kodim Wonogiri, Kodim Klaten, Kodim Temanggung, Kodim Purworejo, dan Kodim Wonosobo.
“Alih komando dan pengendalian (alih kodal) ini sendiri telah diproses melalui Maposeri di Mabesad. Sementara untuk personel dan satuan badan pelaksana (balak) Makodam saat ini masih berproses dan untuk sementara menggunakan fasilitas kantor Korem,” ujar Srajad.
Menanggapi rencana penggunaan tanah kas desa/kalurahan untuk pembangunan Makodam XXVI/Mataram tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyebut tidak ada masalah. Namun, beliau menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif yang berlaku, serupa dengan proses perizinan instansi vertikal lainnya seperti Polda.
“Ya enggak ada masalah. Tapi kan satu proses administrasinya kan harus jalankan, itu aja,” tegas Ngarsa Dalem.
Kendati demikian, mengenai bentuk proses administrasi yang dimaksud, Ngarsa Dalem menjelaskan bahwa mekanismenya tetap harus melalui alur birokrasi pemerintahan daerah dari tingkat kelurahan hingga kabupaten.
“Loh kan ada aturannya, ya sama dengan Polda sama, prosesnya lewat kabupaten, kelurahan, kan gitu, sama,” pungkas Sri Sultan. k-ollf
