Menu

Dark Mode
Strava Resmi Ajukan IPO Jadwal Swiss Stage M7 Mobile Legends Day 1: Onic dan Alter Ego Main Intel Pede iGPU Arc B390 Geser Dominasi AMD di Handheld Gaming PC Berputar Seperti Gasing, Asteroid Ini Bikin Astronom Kagum OmniX AI Infomedia Dorong Respons Pelanggan Lebih Cepat Lintas Channel China Labrak Starlink di PBB, Sebut Satelit Elon Musk Jadi Ancaman

Headline

Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

badge-check


					Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (foto: Kemen UMKM) Perbesar

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (foto: Kemen UMKM)

Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih komprehensif, bukan sekadar soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

“MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (1/10).

Ia tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.

“Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” katanya.

Sebagai contoh, Menteri Maman menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.

“Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” katanya.

Menteri Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.

“Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.

“Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3–5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” katanya. Achmad Sholeh/cr2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Operasi Wirawaspada, Imigrasi Bogor Amankan 6 WNA

18 December 2025 - 22:10 WIB

Soal Rangkap Jabatan dan Perpanjangan KTA, Ini Kata Sekjen PWI Pusat

13 December 2025 - 08:46 WIB

Jaga Alam Puncak, Menteri LH Tanam Ribuan Pohon

12 December 2025 - 14:44 WIB

Peringati Hakordia, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Menara Jamsostek Gelar Deklarasi Komitmen Anti Korupsi

10 December 2025 - 14:04 WIB

TNI dan Warga Bangun Jembatan Gantung Penghubung Dua Kecamatan di Sukabumi

5 December 2025 - 15:19 WIB

Trending on Headline