Menu

Dark Mode
Milangkala Tatar Sunda Bawa Dampak Positif bagi Ekonomi Kota Bogor Sambut HJB, Botani Square, Hotel Santika dan IICC Gelar Kegiatan Sosial Ribuan Masyarakat Kota Bogor Tumpah Ruah di Malam Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Dukung Indonesia ASRI, PWI Kota Bogor Bareng Kemendagri dan Pemkot Bogor Bebersih Situ Gede Mahkota Binokasih Sampai di Bogor, Disambut Dedie Rachim Laba Indocement Kuartal 1 Tahun 2026 Naik 2,1 Persen

Kabar Politik

Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Launching PLC

badge-check


					Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Launching PLC Perbesar

PKS Legislative Corner (PLC) merupakan salah satu program Talk Show Interaktif dari Fraksi PKS DPRD Kota Bogor dengan konsep yang ringan dan menarik. Program ini menghadirkan narasumber dari Anggota DPRD Fraksi PKS guna membahas isu-isu yang faktual dan hangat ditengah publik untuk dibedah secara mendalam dari sudut pandang (point of view) PKS.

Pada tayangan perdana kemarin, Rabu (7/4), M. Dody Hikmawan menjadi narasumber Sesi I dari Bidang Hukum dan Pemerintahan yang mengusung tema “Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor 2020”.

LPKJ Walikota Bogor merupakan agenda rutin tahunan, oleh karena itu mungkin sedikit masyarakat yang tidak tahu akan pentingnya sebuah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh orang nomer 1 di Kota Bogor ini.

Dari LKPJ inilah sebenarnya keberhasilan seorang Walikota bisa diukur, dan DPRD sebagai Lembaga legislatif akan memberikan penilaian dan evaluasi terhadap penyampaian LKPJ ini. Hasil rekomedasi DPRD Kota Bogor terhadap Pemkot Bogor menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi pelaksanaan program kerja Pemkt Bogor di Tahun 2021.

“Sejak 31 Maret 2021 lalu, Walikota telah menyampaikan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) 2020 saat Paripurna bersama DPRD Kota Bogor. Tugas kami di DPRD adalah mendengar dan mensupport khususnya perihal program kerja maupun anggaran ke depannya agar lebih baik lagi. Setelah LKPJ dilaporkan, selama sebulan ke depan, kami mengadakan rapat bersama mitra-mitra kerja terkait anggaran, capaian program, maupun keluhan-keluhan masyarakat di lapang”, terang Dody.

Terkait Kependudukan, sampai saat ini, ada masyarakat yang KTPnya belum aktif, kependudukan yang belum pindah, dll. Padahal, semua hal terkait kependudukan, program-program bantuan pemerintah, dll harus menggunakan NIK. Kita akan terus mendorong agar Pemerintah lebih Proaktif untuk memberikan pelayanan agar seluruh masyarakat mendapatkan hal-halnya.

“Kami punya tanggung jawab. Partai PKS tidak hanya hadir saat Pemilu, tapi kami juga berusaha hadir tiap waktu. Kami akan terus menyampaikan informasi agar warga terus merasa teredukasi dan terlayani. Semoga PKS menjadi Partai yang terus terdepan dalam melayani masyarakat” ujar Dody.

rls/red

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Kejar Target 30 Persen RTH, DPRD dan Pemkot Bogor Godok Aturan Sanksi Tegas bagi Pelanggar

5 May 2026 - 16:12 WIB

Raperda Peningkatan Status BPBD Kota Bogor

23 April 2026 - 11:09 WIB

Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akmil Magelang

16 April 2026 - 09:24 WIB

Terima Audiensi, Ketua DPRD Kota Bogor Ajak HMI Bersinergi Bangun Ekonomi Kota

10 April 2026 - 17:57 WIB

Hadiri Milad ke-30 Yayasan Ummul Quro, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi Pendidikan Unggul

4 April 2026 - 22:14 WIB

Trending on Kabar Politik