Menu ✖

Dark Mode
Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026 Sembilan Emas Porprov XV Jabar 2026 Diraih Judo Kota Bogor All Eyes on Papua Menggema, Karhutla Bumi Cenderawasih Bikin Khawatir Bubble AI Pecah Sampai Amerika, Rp18.000 Triliun Menguap Semalam Ini Cara Lacak Lokasi Orang, Bisa Pakai WhatsApp-Google Maps Balas Dendam soal Kumis Superman, Henry Cavill Bikin Game Pakai AI

Kabar Politik

DPRD Kota Bogor Tebus Ijazah Warga Tak Mampu

badge-check


					Anggota DRPD Kota Bogor salurkan program tebus ijazah gratis. (Foto: Humpro Kota Bogor) Perbesar

Anggota DRPD Kota Bogor salurkan program tebus ijazah gratis. (Foto: Humpro Kota Bogor)

Kota Bogor – Masih adanya siswa yang belum menerima ijazah lantaran belum melunasi biaya administrasinya selama sekolah, membuat prihatin DPRD Kota Bogor dan  Pemerintah Kota Bogor. Sebagai bentuk pelayanan kepada aspirasi masyarakat, Pemkot dan DPRD Kota Bogor menyalurkan bantuan pelunasan biaya pendidikan atau yang dikenal dengan program tebus ijazah di Aula SMK YASBAM, Rabu (17/9/2025).

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang, program tebus ijazah merupakan inisiatif dari DPRD kota Bogor sejak 2022 silam dan ditujukan kepada kurang lebih 2000 siswa setiap tahunnya dengan anggaran kurang lebih Rp5 miliar sampai Rp7 miliar

“Ini adalah tindak lanjut dari hasil reses DPRD dan aspirasi warga yang menyampaikan permasalahan ijazah mereka tertahan di sekolah. Maka melalui kebijakan anggaran, kami bersepakat untuk membuat program yang alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini,” kata Dadang.

Kota Bogor saat ini lanjut Dadang, sudah menjadi contoh bagi berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan program tebus ijazah. Sehingga ia berpesan kepada Pemerintah Kota Bogor melalui Wakil Wali Kota, agar program yang sudah jelas memberikan manfaat bagi warga Kota Bogor ini bisa terus dijalankan.

Sebab, dampak dari adanya program ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena, salah satu syarat dalam melamar pekerjaan adalah ijazah.

“Warga yang tidak memiliki ijazah tentu akan kesulitan dalam mencari kerja dan hal tersebut akan berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kota Bogor,” kata Dadang.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rezky Kartika, mengapresiasi pihak SMK YASBAM yang telah bekerjsama dengan Pemkot Bogor dalam memberikan data, dan bersedia untuk membantu siswa-siswa yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan ijazahnya.

Dalam program kali ini, terdapat 70 ijazah yang dibagikan secara langsung. Rezky pun turut menyampaikan pesan kepada penerima manfaat agar ijazah yang sudah dipegang bisa menjadi penyemangat dan semoga menjadi manfaat kedepannya.

“Semoga ini menjadi manfaat dan bisa membantu anak-anak kita,” katanya.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rezky Kartika serta anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andika Putra dan karina Soerbakti. Saefulloh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

16 Tahun Menjadi Guru, Kini Siti Nurma Menyemai Harapan di Sekolah Rakyat

2 November 2026 - 14:46 WIB

Pelajar Sekolah Rakyat 3 Tunjukkan Perkembangan Akademis

2 November 2026 - 13:52 WIB

Dosen Sains Komunikasi FISIP Unida Dorong Pelaku Usaha Desa Susun Strategi Komunikasi Berbasis Keunggulan Produk dan AI

29 October 2026 - 19:14 WIB

Trending on Kabar Pendidikan