Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai peluncuran program BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 merupakan langkah yang cukup baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.
Menurut Atang, ketika perencanaan sudah diselesaikan, maka tugas berikutnya adalah memastikan yang sudah direncanakan terimplementasi secara optimal dengan memastikan anggaran yang dibutuhkan masyarakat bisa dijalankan dengan baik.
Pada APBD 2020 sudah banyak memuat perubahan strategis dari Wali Kota Bogor dan Wakilnya. DPRD sendiri menginginkan agar di tahun 2020 ada hal yang disempurnakan terkait kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik dan ekonomi.
“Kami dari DPRD Kota Bogor, selama program dari pemerintah, anggaran dan sebagainya serta masukan dari masyarakat bagus kita akan dukung, sehingga anggaran ini bisa dirasakan seluruh komponen masyarakat Kota Bogor,” katanya saat acara Launching BUKA Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas yang hadir menekankan, transparansi hadir jika ada persamaan persepsi semua stakeholder dan transparansi hadir untuk menghilangkan rasa curiga. Ia juga menyebut, APBD bukan tujuan tapi alat untuk mengendalikan agar program tercapai.
“Anggaran adalah alat pengendali mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat,” kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menerangkan, proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan cukup panjang dan dilakukan secara detail, mulai dari kelurahan hingga ke tingkat kota yang melibatkan dan menampung aspirasi warga Kota Bogor dengan dukungan banyak pihak, salah satunya DPRD Kota Bogor.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati menyebutkan, bahwa hal penting dalam proses penganggaran 2020, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat, rata-rata peningkatan partisipasi di kelurahan sebesar 50 persen. Sementara, kenaikan usulan anggaran yang terealisasi di tahun 2019 hampir 60 persen dari tingkat musrenbang.
“Di tahun 2020 ada 72 persen dari seluruh program pemerintah berasal dari usulan warga. Ini komitmen pimpinan,” tegas Erna.
**
