Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang paripurna DPRD Kota Bogor,Jumat (8/8/2025).
Menurut Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai dengan kebijakan pusat yang salah satunya adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pada Belanja Daerah efisiensi belanja daerah pada APBD 2025 induk, hasilnya dialokasikan untuk program bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Wali Kota.
Dedie menambahkan, Rencana Belanja Daerah yang tercantum pada Rancangan Perubahan APBD 2025 yang diajukan sudah diarahkan untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. Selain diarahkan untuk pencapaian kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 serta kegiatan prioritas/kegiatan unggulan yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 bertema pembangunan “Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”, juga disinergikan dengan pencapaian Visi Kota Bogor 2025–2029, yaitu Bogor Beres – Bogor Maju dengan 4 Misi yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
“Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui RT/RW/LPM dan guru ngaji, Pemerintah Daerah Kota Bogor menambah anggaran dengan total Rp1,5 Miliar,” ujar Dedie.
Untuk Bogor Sehat, lanjut Dedie, disiapkan penambahan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan pelayanan puskesmas 24 Jam serta mendukung program makan bergizi dengan gemar makan ikan. Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dana cadangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sebesar Rp. 8,3 Miliar dan untuk kebutuhan lain terkait penyelenggaraannya akan dibantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Bogor Sejahtera, Kota Bogor juga memberikan dukungan dalam pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih, dalam rangka upaya menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan Padat Karya,” katanya.
Terkait Bogor Lancar, lanjut mantan Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, juga dilakukan Rencana Pengadaan Tanah untuk Jalan Raden Saleh Danasasmita untuk penanganan bencana longsor di Kawasan Batu Tulis sebesar Rp. 26 Miliar. Dalam pelaksanaanya nanti pengadaan tanah tersebut akan menempuh setiap tahapan yang harus ditempuh sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021.
“Tahun Anggaran 2025 hanya fokus pada pengadaan tanah dan untuk konstruksi jalan akan diusulkan pada tahun 2026, karena dari sisi waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Perubahan 2025. Selain membangun jalan, untuk Bogor Lancar, ada penambahan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan Belanja Layanan Angkutan Masal sebesar Rp. 13 Miliar yang ditujukan untuk menyediakan layanan angkutan massal, juga untuk mengembalikan pelayanan transportasi di 4 (empat) koridor,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor atas kerja sama, dukungan, serta komitmen yang telah diberikan oleh DPRD dalam mendukung Visi Misi Kota Bogor yang telah ditetapkan bersama. Saefulloh
