Angkot bogor | foto doni
Badan hukum angkutan kota di Kota Bogor terancam kolaps karena sampai saat ini Kota Bogor belum memiliki kajian jumlah pasti penumpang angkutan umum. Apalagi, para sopir dan pengusaha angkot sering mengeluhkan semakin berkurangnya penumpang angkot karena berpindah ke sepeda motor atau kendaraan pribadi lainnya.
Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kota Bogor, Yayat Supriyatna, Selasa (24/11/2015) mengatakan Kota Bogor memang perlu merasionalisasi angkot dengan memperhitungkan kajian jumlah kebutuhan angkot. “Selama ini belum ada. Tanpa kajian, saya khawatir badan hukum angkot yang sudah ada bisa kolaps,” kata Yayat.
Selain itu, Pemkot Bogor juga harus berani menetapkan tarif dasar angkot sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik.
Selama ini, untung/rugi bisnis angkutan di Kota Bogor masih ditanggung oleh pemilik. Nanti, saat berubah menjadi badan hukum, maka semua ditanggung oleh PT/CV maupun koperasi.
“Pemkot Bogor juga harus melakukan pendekatan strategis terhadap sisa angkot yang belum bergabung ke badan hukum. Jika tidak, sisanya ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Yayat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Achsin Prasetyo mengatakan dari 3.412 angkot yang ada di Kota Bogor, 1.198 di antaranya sudah bergabung dengan badan hukum. Sisanya masih belum bergabung dengan berbagai alasan, di antaranya masalah jaminan aset, pajak, dan urusan finansial seperti leasing. (Deni)
