Guna mencari solusi percepatan pencapaian target peremajaan kelapa sawit rakyat tahun 2018 yang luasnya ditargetkan 185.000 ha, PT Riset Perkebunan Nusantara bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengadakan pertemuan dwi bulanan peremajaan kelapa sawit yang di adakan pada tanggal 14 Mei 2018 di aula kantor Direksi PT RPN.
Focus Grup Discusion (FGD) yang dipimpin Dr. Gede Wibawa (Direktur Riset dan Pengembangan, PT RPN) dan dihadiri narasumber Dr. Herdrajat Natawidjaya (Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS), Ir. Irmiyati Rahmi Nurbahar, M. Sc (Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun, Kementerian Pertanian) dan Dr. Hasril Hasan Siregar (Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit), serta perwakilan perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Menurut Dr. Gede Wibawa (Direktur Riset dan Pengembangan, PT RPN), hasil diskusi menunjukkan ada sejumlah permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi program peremajaan kelapa sawit rakyat. Antaralain masalah administrasi (proses verifikasi dan kelengkapan dokumen), masalah sertifikasi dan legalitas lahan (lahan sawit dalam kawasan hutan, sertifikat lahan atas nama orang lain, lahan sawit tanpa sertifikat), masalah aspek teknis operasional di lapangan (kesiapan jumlah benih unggul siap tanam bersertifikat, kesesuaian waktu pencairan anggaran dan tahapan kegiatan di lapangan, keberadaan dan kesiapan kelembagaan petani), serta masalah sosialisasi program peremajaan kelapa sawit rakyat (kesiapan dan keberadaan pendamping di lapangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis).
“Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera diselesaikan dengan melakukan berbagai penyederhanaan proses sehingga petani tidak merasa kesulitan untuk ikut sebagai peserta program peremajaan,” kata Gede Wibawa kepada wartawan.
reporterpratama
