Menu

Dark Mode
Heboh Kematian Misterius Influencer Menawan Taiwan di Malaysia Sony Rilis Cloud Streaming, Main Game di PlayStation Portal Tak Perlu Konsol PS5 Lagi Bos Nvidia Yakin China Akan Kalahkan AS dalam Perlombaan AI PPATK Sebut Transaksi Judol Anjlok 57% Jadi Rp 155 Triliun Viral App Permissions Gojek Soal Contacts, Pengguna Tak Perlu Khawatir 3 Astronot China Terdampar di Antariksa, Pesawat Diduga Rusak

Kabar Politik

Pembangunan Exs Pangrango Plaza Harus Ditinjau Kembali

badge-check


					Pembangunan Exs Pangrango Plaza Harus Ditinjau Kembali Perbesar

Pembangunan kembali gedung exs pangrango plaza (internusa) yang berada di Jalan Pajajaran Bogor oleh grup Lippo, mendapat perhatian serius wakil rakyat.

image

Bahkan Pemkot Bogor pun diingatkan  Komisi C DPRD Kota Bogor agar rencana pembangunan  rumah sakit dan mall di lahan bekas  Pangrango Plasa perlu dipertimbangkan kembali.

“Jangan sampai setelah operasional justru menimbulkan dampak baru.misal kemacetan. Apalagi mall sama rumah sakit,” kata Yus Ruswandi, anggota dprd Kota Bogor.

Selain itu, lanjutnya, masalah perizinan. Menurutnya, proses pembangunan rumah sakit sedikitnya memerlukan tiga jeniz perizinan, yakni izin operasional, izin mendirikan bangunan, serta izin mendirikan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan RI.

“Masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga hatus dipantau. Karena rs membuang limbah B3 (beracun), berbeda dengan limbah yang dihasilkan dari mal,” katanya. | ikbal |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Adityawarman Petik Pesan Penting dari Menteri LH

20 October 2025 - 15:38 WIB

Bangun Lapas Baru, Kalapas Minta Dukungan DPRD Kota Bogor

14 October 2025 - 19:55 WIB

Pembahasan Raperda Inisiatif Pelindungan Guru, Rampung

1 October 2025 - 23:29 WIB

Banggar DPRD Kuliti Anggaran RSUD Kota Bogor

1 October 2025 - 23:25 WIB

Percepat Proses Pencairan Bantuan Pesantren, Pemkot Bogor Didesak Segera Bentuk Timsus

28 September 2025 - 18:15 WIB

Trending on Kabar Politik