Menu

Dark Mode
Wali Kota Bogor Pastikan Progres Jalan R3 40 Pekerjaan Paling Rentan Diganti AI Menurut Microsoft iPhone Terancam Digantikan Gadget AI? Ini Kata Tim Cook Horor! Wahana Ayunan Raksasa di Arab Saudi Patah Jadi Dua Saat Berayun Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi Jerman: Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

Headline

Pemerintah Belum Miliki Roadmap Poros Maritim

badge-check


					Pemerintah Belum Miliki Roadmap Poros Maritim Perbesar

image

Pemerintah dinilai belum mampu menerjemahkan gagasan poros maritim dunia dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Padahal, program ini selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Joko Widodo selaras dengan program nawa citanya.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman ketika menjadi pembicara dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke 52 IPB di Kampus IPB Dramaga. Menurut Irman, pemerintah perlu memberikan definisi, sosialisasi dan roadmap yang jelas soal poros maritim.

“Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang jelas dan lebih berpihak pada program ini. Program yang baik harus bisa diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum,” kata Irman.

Belum adanya roadmap yang jelas soal poros maritim, kata Irman, artinya Indonesia baru mencanangkan program itu. Namun, belum melakukan langkah perubahan besar, dari yang memunggungi laut menjadi memanfaatkan laut. Oleh karena itu, Irman menilai perlu adanya kongres kemaritiman yang akan menyamakan visi, misi, dan langkah seluruh stakeholder dalam mendukung program pemerintah.

Dikatakan Irman, sebagai negara kepulauan, Indonesia belum menjadi negara maritim. Bahkan, meski Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan indo yang menjadi alur pelayaran kapal internasional, Indonesia belum mendapatkan manfaatnya. Padahal, alur itu dilalui oleh 40 persen total perdagangan dunia atau mencapai 1.500 miliar dolar AS.

“Tapi, kita malah belum punya pelabuhan transit bagi kapal niaga internasonal,” tambahnya. Sekitar 92 persen angkutan laut kita juga masih dikuasai asing karena kebijakan pemerintah lebih perpihak pada angkutan darat. |Deni|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Wali Kota Bogor Pastikan Progres Jalan R3

2 August 2025 - 17:52 WIB

Tom Lembong Diabolisi, Hasto Diamnesti

1 August 2025 - 23:21 WIB

Kematian Diplomat Kemenlu, Ini Kata Anggota DPR-RI

1 August 2025 - 22:03 WIB

Diresmikan Menteri LH, Pabrik RFD TPSA Cimentang Kabupaten Sukabumi Mulai Beroperasi

1 August 2025 - 20:43 WIB

Satu Dekade Festival Merah Putih 2025 Resmi Dimulai

31 July 2025 - 22:53 WIB

Trending on Headline