Yogyakarta- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Pemerintah Daerah DIY untuk segera membangun dan membenahkan ekosistem digital secara menyeluruh serta terintegrasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi instrumen untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di DIY.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan bahwa percepatan digitalisasi pascapandemi COVID-19 tidak boleh sekadar berfokus pada pengadaan fisik atau belanja teknologi semata. Pembangunan ekosistem digital yang kokoh wajib menyentuh penguatan sumber daya manusia (SDM), keamanan data, infrastruktur, hingga penyatuan berbagai platform pelayanan publik.
“Kita mendorong Pemda DIY untuk duduk bersama dengan pemerintah kabupaten-kota dan juga masyarakat, termasuk netizen. Harapan kita ke depan, Pemda DIY bisa lebih serius untuk membangun ekosistem digital di DIY,” ujar Eko dalam jumpa pers, Senin (2/11/2026).
Eko mengkritik banyaknya platform dan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di lingkungan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, ego sektoral dalam pembuat aplikasi ini justru menyulitkan masyarakat dan memperlambat integrasi data.
Ia mengusulkan pengembangan big data mikro yang mengolaborasikan data kependudukan dengan informasi sosial, ekonomi, hingga kondisi lingkungan hidup. Integrasi ini penting agar pemerintah memiliki potret yang akurat dalam memetakan zona rawan bencana maupun kawasan pertanian berkelanjutan.
“Setiap warga akan bisa kita potret dari sisi data-data pendukung yang lain, seperti data ekonomi, data sosial, termasuk data lingkungan hidup,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eko memaparkan setidaknya ada enam sektor utama yang harus merasakan dampak langsung dari penguatan ekosistem digital ini, yakni pendidikan, pelayanan publik, bisnis, keamanan, mitigasi kebencanaan, dan riset akademik.
Pada sektor ekonomi dan bisnis, digitalisasi diharapkan mampu menguatkan pelaku UMKM lokal seperti optimalisasi program pendukung macam Sibakul agar mampu bersaing di marketplace. Hal ini selaras dengan upaya pengentasan ketimpangan pendapatan (gini ratio) di DIY.
“Harapan kita, ekosistem digital ini bisa membantu orang untuk menjadi pengusaha, menjadi bisa bekerja,” kata Eko.
Sementara di sektor keamanan dan mitigasi bencana, Komisi A DPRD DIY mendorong adanya pengintegrasian jaringan CCTV serta sistem peringatan dini (early warning system/EWS) yang mengancam wilayah DIY yakni mulai dari aktivitas Gunung Merapi, potensi gempa bumi, banjir, hingga ancaman megathrust.
Integrasi akses pemantauan ini juga dinilai vital untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.
“Kita harus mampu mengubah paradigma mitigasi bencana dari kedaruratan menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Kendati demikian, Eko berharap keterlibatan perguruan tinggi melalui riset-riset akademik dapat difasilitasi oleh akses data digital yang memadai, sehingga hasil penelitian dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Menjawab pengangguran, kemiskinan, dan juga gini ratio yang ada di DIY ini, salah satunya adalah dengan menyempurnakan dan membangun ekosistem digital yang baik di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” pungkas Eko. K-ollf
