Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan Surat Teguran Ketiga kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) X Corp (platform X/dulu Twitter).
Surat itu dikirim lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 8 Oktober 2025. Teguran diberikan karena X belum memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif yang telah ditetapkan sebelumnya.
Denda ini dijatuhkan karena Komdigi menemukan adanya konten bermuatan pornografi di platform X.
Komdigi mengatakan bahwa surat telah dikirim melalui jalur komunikasi resmi yang disediakan platform X.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar mengatakan, denda administratif pertama kali dijatuhkan saat Surat Teguran Kedua diterbitkan pada 20 September 2025.
Akan tetapi, lanjut Alexander, X belum melakukan pembayaran maupun memberikan tanggapan resmi, hingga batas waktu yang ditentukan.
“Melalui Surat Teguran Ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp 78.125.000, hasil akumulasi denda dari Surat Teguran Kedua dan Ketiga sebagai bentuk eskalasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Alexander, dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (14/10/2025).
Eskalasi dan akumulasi denda administratif ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
Komdigi mengatakan, teguran ini merupakan bagian dari penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi yang ditemukan dalam hasil pengawasan ruang digital oleh Komdigi pada 12 September 2025.
Sebenarnya, platform X telah melaksanakan perintah untuk memutus akses (take down) terhadap konten tersebut. Komdigi tidak merinci lebih lajut konten mana yang dipermasalahkan.
Penghapusan konten dilakukan dua hari setelah Surat Teguran Kedua terbit pada 20 September 2025.
Akan tetapi, Komdigi mengatakan kewajiban pembayaran denda tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Alexander mengatakan bahwa kedua Surat Teguran sebelumnya tidak direspons oleh Pihak X, baik melalui pembayaran denda maupun klarifikasi resmi.
“Hingga saat ini, Platform X belum memiliki kantor perwakilan maupun pejabat penghubung (narahubung) di Indonesia, padahal kedua hal tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap PSE Privat Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” jelasnya.
Komdigi menegaskan bahwa setiap PSE UGC wajib menunjuk narahubung resmi yang berfungsi sebagai kontak utama untuk menindaklanjuti permintaan moderasi konten, termasuk proses take down serta pelaporan konten negatif dan berbahaya secara berkala.
Seluruh denda administratif yang dikenakan kepada X akan diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
“Pengawasan ruang digital dan penegakan aturan berlaku secara menyeluruh. Kewajiban administratif seperti pembayaran denda dan penunjukan narahubung bukan formalitas, melainkan bagian penting dari tata kelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab,” jelas Alexander.
Alexander mengatakan pemerintah akan terus memastikan bahwa seluruh platform digital, baik lokal maupun global mematuhiregulasi nasional untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital.
“Kami akan terus memastikan bahwa semua platform digital tunduk pada regulasi Indonesia dan menjalankan tanggung jawab sosial dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan beretika,” tutupnya.
Sumber:kompas.com
