Menu

Dark Mode
IBM Umumkan PHK, 2.700 Karyawan Terancam Cara Membuat “Your Algorithm” di Instagram Stories yang Lagi Viral Persaingan AI Makin Sengit, Trump Larang Negara Lain Pakai Chip Tercanggih Nvidia Jaring Laba-laba Terbesar Dunia di Gua Horor, Dihuni 111.000 Laba-laba Ada Komet Lain Sedang Berkunjung Selain 3I/ATLAS, Warnanya Berubah Emas Geger Mobil Otonom Lindas Kucing Kesayangan Warga

Kabar Politik

Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Launching PLC

badge-check


					Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Launching PLC Perbesar

PKS Legislative Corner (PLC) merupakan salah satu program Talk Show Interaktif dari Fraksi PKS DPRD Kota Bogor dengan konsep yang ringan dan menarik. Program ini menghadirkan narasumber dari Anggota DPRD Fraksi PKS guna membahas isu-isu yang faktual dan hangat ditengah publik untuk dibedah secara mendalam dari sudut pandang (point of view) PKS.

Pada tayangan perdana kemarin, Rabu (7/4), M. Dody Hikmawan menjadi narasumber Sesi I dari Bidang Hukum dan Pemerintahan yang mengusung tema “Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor 2020”.

LPKJ Walikota Bogor merupakan agenda rutin tahunan, oleh karena itu mungkin sedikit masyarakat yang tidak tahu akan pentingnya sebuah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh orang nomer 1 di Kota Bogor ini.

Dari LKPJ inilah sebenarnya keberhasilan seorang Walikota bisa diukur, dan DPRD sebagai Lembaga legislatif akan memberikan penilaian dan evaluasi terhadap penyampaian LKPJ ini. Hasil rekomedasi DPRD Kota Bogor terhadap Pemkot Bogor menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi pelaksanaan program kerja Pemkt Bogor di Tahun 2021.

“Sejak 31 Maret 2021 lalu, Walikota telah menyampaikan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) 2020 saat Paripurna bersama DPRD Kota Bogor. Tugas kami di DPRD adalah mendengar dan mensupport khususnya perihal program kerja maupun anggaran ke depannya agar lebih baik lagi. Setelah LKPJ dilaporkan, selama sebulan ke depan, kami mengadakan rapat bersama mitra-mitra kerja terkait anggaran, capaian program, maupun keluhan-keluhan masyarakat di lapang”, terang Dody.

Terkait Kependudukan, sampai saat ini, ada masyarakat yang KTPnya belum aktif, kependudukan yang belum pindah, dll. Padahal, semua hal terkait kependudukan, program-program bantuan pemerintah, dll harus menggunakan NIK. Kita akan terus mendorong agar Pemerintah lebih Proaktif untuk memberikan pelayanan agar seluruh masyarakat mendapatkan hal-halnya.

“Kami punya tanggung jawab. Partai PKS tidak hanya hadir saat Pemilu, tapi kami juga berusaha hadir tiap waktu. Kami akan terus menyampaikan informasi agar warga terus merasa teredukasi dan terlayani. Semoga PKS menjadi Partai yang terus terdepan dalam melayani masyarakat” ujar Dody.

rls/red

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Adityawarman Petik Pesan Penting dari Menteri LH

20 October 2025 - 15:38 WIB

Bangun Lapas Baru, Kalapas Minta Dukungan DPRD Kota Bogor

14 October 2025 - 19:55 WIB

Pembahasan Raperda Inisiatif Pelindungan Guru, Rampung

1 October 2025 - 23:29 WIB

Banggar DPRD Kuliti Anggaran RSUD Kota Bogor

1 October 2025 - 23:25 WIB

Percepat Proses Pencairan Bantuan Pesantren, Pemkot Bogor Didesak Segera Bentuk Timsus

28 September 2025 - 18:15 WIB

Trending on Kabar Politik