Nasib jalur Regional Rog Road (R3) di Kota Bogor, sampai saat ini belum jelas kelanjutannya. Hal ini terlihat saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor dengan agenda putusan sidang akte perdamaian pembebasan lahan Regional Ring Road (R3) seksi 2 antara pemilik lahan Siti Khadijah dan Pemkot Bogor, Rabu (19/9/2018) kemarin.
Ketidakjelasan kelanjutannya R3, lantaran dalam sidang putusan tersebut, ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dideadline melaksanakan kesepakatan salah satu opsi dari 17 opsi, hingga bulan Desember 2018. Salahsatu opsinya yakni Pemkot Bogor melaksanakan ruislag atau membayar full lahan milik Hj. Siti Khadijah.
Menurut Kuasa pemilik lahan, H. Salim Abdullah, dirinya berharap kesepakatan perjanjian sebanyak 17 pasal dengan dua opsi dapat dipenuhi Pemkot Bogor.
“Saya harap point dalam perjanjian dilaksanakan semua dengan baik oleh kedua belah pihak. Kalaupun misal tidak terlaksana ruislag, bisa melanjutkan dengan pembayaran dengan uang full. Nanti ditunggu hingga Desember 2018,” ujar pria yang akrab disapa H. Aab.
Sementara itu menurut Kabag Hukum Setda Kota Bogor, Novy Hasby Munawar, intinya para pihak sepakat dengan akta perdamaian, terkait dengan pelaksanaan masih bisa diubah bagaimana pembayaran ganti rugi karena ini masih dalam proses.
“Nah belum fix pembayarannya apakah APBD Perubahan 2018 atau APBD murni 2019. Terkait ini kami akan minta saran pendapat dari ahli,” ungkapnya.
Novy melanjutkan, dalam kesepakatan ini belum menyebutkan nilai sama sekali untuk harga tanah. Pembayaran ganti rugi ditentukan setelah penilaian apprasial.
“Seperti itu, jadi belum ada nilai sama sekali. Kesepakatan perdamaian ini ada dua opsi. Opsi pertama ruislag dengan tanah yang dikuasai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kedua dengan pembayaran uang secara keseluruhan,” tambahnya.
reporterpratama
