Calon Wakil Walikota Bogor nomor urut 3, Dedie A Rachim inginkan kontestasi pemilihan kepala daerah di kota hujan ini berjalan dengan damai. Hal itu dikatakan lantaran belakangan kerap terjadi peristiwa ujaran kebencian (hate speach) melalui media sosial.
Menurut mantan pejabat Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) itu, sejak awal ia bersama pasangannya, Bima Arya telah berkomitmen untuk menjaga kondusifitas selama proses kampanye berlangsung. Dedie memaklum jika masayarakat mempunyai pandangan tersendiri terhadapa paaangan calon kepala daerah.
Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh warga Kota Bogor tetap menjaga kerukunan selama proses kampanye yang berlangsung hingga akhir Juni mendatang.
“Saya dan Pak Bima menginginkan proses Pilkada berjalan dengan damai. Memang pencoblosan masih lama, yaitu tanggal 27 Juni. Selama proses ke pencoblosan ada kampanye, nah mudah-mudahan semua warga Kencana RW 09 melaksanakan kegiatan itu dengan damai, meskipun berbeda pilihan namun harus tetap rukun dan kondusif untuk menjaga silaturahmi,” ucap Dedie dihadapan puluhan warga Kencana, RW 9, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (28/3/2018) petang.
Menurut Dedie, dirinya bersama pasangannya yakni Bima Arya sejak awal telah membuat komitmen kesepakatan selain dari pada kampanye damai. Untuk melancarkan proses tersebut, ia tak ingin warga masyarakat terpengaruh oleh ujaran-ujaran kebencian yang belakangan ini muncul di media sosial.
“Saya dan Pak Bima sudah menandatangani kesepakatan-kesepakatan. Selain proses kesepakatan kampanyenya yang damai, kami memqng tidak saling membuat hatespech (ujaran kebencian). Jadi ini yang paling penting. Pimpinan itu harus bisa menjaga kondusifitas seluruh warga. Tentu harus juga bisa diikuti oleh pasangan calon lain. Saya mengimbau kepada semuanya udah, jangan ada ujaran-ujaran kebencian. Karena perbedaan itu merupakan karunia. Jangan gara-gara berbeda warga jadi gak rukun,” papar Dedie.
Selian ujaran kebencian, Dedie juga mengimbau kepada warga agar tidak terayu oleh politik uang, berbagi sembako, atau sogokan lainnya. Sebab, hal itu tentu akan mencederai proses daripada pesta demokrasi di Indonesia.
“Nah kebetukan ada dari Panwaslu. Jadi dalam proses kampanye saat ini telah diatur oleh pemerintah dengan sedemikian rupa agar tidak terjadi adanya politik uang. Jadi semua Paslon kita harapkan hanya menjelaskan tentang visi misinya, tentang prestasinya. Jadi bukan karena ada sesuatu imbalan dibalik itu,” tandasnya.
Reporterpratama
