Perda Perumda Disahkan, PDJT Bisa Sehat

transpakuan2[1]Nasib kelanjutan bus trans pakuan yang dikelola Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) hingga kini belum jelas, terlebih lagi pekan lalu karyawan kembali berdemo menagih gaji hak mereka yang hampir satu tahun tak cair.

Menurut Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor, Tri Irijanto, ketika itu, Tim Penyehatan membutuhkan dana Rp5,5 miliar untuk suntikan ‘obat’ kepada PDJT, tapi ternyata salah ‘obat’.

“Harusnya dipakai untuk perbaikan bus, pengurangan pegawai, dan menutup profit. Tapi ini justeru digunakan untuk operasional. Jadi uang tersebut ludes,” ujar Tri, Senin (18/12/2017).

Tidak dilakukannya perbaikan bus lanjut Tri, lantaran ketika itu PDJT berdalih bahwa pekerjaan yang anggarannya di atas Rp200 juta harus dilelangkan. “Padahal kan tidak seperti itu. Dari 14 bus yang ada, paling hanya tiga bus yang bagus, satu unit bahkan dibawa ke Balaikota, bila tidak bisa rusak juga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tri menjelaskan, Pemkot Bogor sebenarnya sudah berusaha menyiapkan dana Rp7 miliar untuk suntikan kepada PDJT. Namun, lantaran dewan tidak diberikan alasan yang kuat akhirnya ditolak. “Waktu itu dewan bilang, dana penyehatan Rp5,5 miliar saja belum ada pertanggung jawabannya,” ucapnya.

Tri menegaskan, satu – satunya cara menyelamatkan PDJT adalah menunggu Perda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) disahkan oleh dewan pada 2018. “Jadi kalau nanti di Perda itu ada poin tentang penanaman modal, maka PDJT bisa diberi bantuan dana. Itu harapan satu – satunya menyehatkan. Kalau kondisi sekarang, susah mencari investor karena terbentur dengan jaminan. Setelah Perda Perumda disahkan DPRD, dan PDJT bisa mandiri dan sehat, kemudian baru diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sehingga bisa meminta bantuan ke pemerintah pusat. Kalau Perumda kan dibantunya menggunakan APBD. Saat ini revisi Perda Perumda masih berproses di dewan,” imbuhnya.

Evaluasi saat ini lanjutnya, PDJT dalam kondisi sakit dan ada beberapa rekomendasi untuk kembali membuatnya kembali eksis. Salah satunya ada suntikan dana atau hibah dari pemerintah. “Ya, tapi kan tetap harus ada persetujuan dewan. Sejauh ini , Plt Direktur Utama sudah berusaha meminta bantuan ke pusat, yakni berupa empat bus, kemudian efisiensi karyawan dari 146 menjadi 71, lalu dipecah lagi. Tapi nggak efektif juga, sekarang bayar gaji karyawannya gimana. Sementara pegawai yang bekerja di koridor Cidangiang – Sentul hanya digaji berdasarkan presentase pendapatan, yakni Rp1 juta, padahal UMK Rp3,3 juta,”  paparnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat meminta Plt Dirut untuk mencari cara tanpa mengandalkan intervensi APBD agar Trans Pakuan dapat beroperasi secara menyeluruh. “Sebab untuk PMP tidak bisa karena APBD 2018 sudah diketok palu. Selain itu, harus digandeng perusahaan advertising yang ingin memasang iklan di bus. Atau menyalurkan pegawai PDJT untuk bekerja di BUMD lain,” katanya.

Ade menambahkan, delapan bus hibah pemerintah pusat yang masih terparkir di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) lebih baik diserahkan kepada PDJT agar bisa dioperasikan. Ia juga menyoroti seputar penggajian karyawan PDJT rute Cidangiang – Sentul yang digaji berdasarkan presentase pendapatan.

“Ya, sebenarnya sistem seperti itu memang tidak tepat. Tapi itu solusi terbaik, di saat kondisi PDJT yang seperti sekarang ini,” pungkasnya.

reporterpratama

print

You may also like...