Reklame menjadi salahsatu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki potensi cukup besar di Kota Bogor. Terlebih lagi posisi Kota Bogor yang berada tak jauh dari ibukota Negara, dan sering menjadi tempat pertemuan presiden, menteri dan sejumlah pertemuan penting lainnya. Hingga tak aneh jika banyak pengusaha/pengelola reklame berlomba-lomba mengambil peluang menginvestasikan uangnya di bidang reklame.
Namun agar pemasangan reklame tetap enak dipandang dan tak melanggar estetika kota, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT PM) Kota Bogor gencar menyosialisasikan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).
Menurut Kepala BPPT PM Kota Bogor Denny Mulyadi, tak bisa dipungkiri reklame sebagai media sosialisasi produk atau promosi barang dapat mempengaruhi orang yang melihatnya, apalagi jika reklame dipasang di tempat yang strategis dan memiliki isi produk yang menarik. Namun itu semua jangan hanya dilihat dari sisi komersialnya saja, namun harus memberikan cerminan penataan dan estetika kota.
“Untuk itu perlu diatur dalam aturan agar reklame tetap enak dipandang dan tak melanggar estetika. Kota Bogor telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Perda No.1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Di sana diatur mengenai ukuran reklame, reklame yang harus ada IMB dan sebagainya,” kata Denny usai membuka sosialisasi perda no 1 tahun 2015 di Ruang Rapat 1, Balai Kota Bogor, Senin (23/05/2016).
Menurut Denny, di tahun 2015 BPPT PM Kota Bogor telah menerbitkan 1.773 IPR dengan realisasi pajak yang telah diambil Dispenda sebesar Rp9,7 miliar. Sedangkan untuk target pajak reklame tahun 2016 sebesar Rp11,6 miliar.
“Sampai dengan Mei 2016, telah terkumpul Rp3,6 miliar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Denny juga mengingatkan pengusaha reklame atau penyedia reklame untuk mengurus perizinan reklamenya dan melakukan pembayaran pajak. Karena jika pajak reklame tidak dibayar akan mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi peneguran hingga penutupan reklame. Menurut Denny tak ada alasan lagi bagi pengusaha reklame atau penyedia reklame untuk menunggak pajak reklamenya, hal itu lantaran BPPT PM sedang melakukan ujicoba integrasi aplikasi perizinan (SMART) dengan pajak online (SipDeh).
“Kami sedang mencoba mengintegrasikan sistem tersebut untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan serta keterpaduan layanan IPR dengan pajak reklame. Target kami tahun ini sistem ini sudah dapat direalisasikan, sehingga pengusaha reklame tak perlu bolak balik saat mengurus perizinan dan membayar reklame,” ujarnya. #pratama
