Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak boleh didominasi oleh satu negara. Ia mendesak kerja sama internasional dalam pengembangan teknologi tersebut.
Hal tersebut disampaikan Xi saat menyampaikan pidato pembukaan World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Jumat (17/7). Dalam pidatonya, Xi menyampaikan peran China dalam memastikan akses yang adil bagi negara-negara berkembang untuk membangun kapasitas AI mereka.
Langkah ini dinilai penting demi mencegah ketidakadilan dalam hal pengembangan AI. Ia mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, untuk membuka peluang yang lebih luas di sektor akal imitasi ini.
“Pengembangan AI tidak boleh menjadi panggung solo bagi satu negara saja, melainkan sebuah simfoni dari kerja sama internasional,” kata Xi, melansir Al Jazeera.
“Kita harus bersama-sama menentang sikap yang berlebihan dalam mengaitkan konsep keamanan nasional ddengan bidang AI, atau mengutamakan keamanan atau negara di atas keamanan negara lain,” lanjut dia.
Pidato Xi ini tak lepas dari sikap Amerika Serikat dan Eropa yang membatasi impor teknologi asal China dengan alasan keamanan nasional. Di sisi lain, perseteruan antara Washington dan laboratorium AI di AS turut memicu pernyataan besar tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas akses teknologi ini.
Pada Mei lalu, Departemen perdagangan AS merilis pemberitahuan yang mempertegas pembatasan pengiriman semikonduktor ke anak perusahaan China yang berada di luar negeri. Langkah ini diambil karena kekhawatiran seputar celah hukum dalam aturan kontrol ekspor Washington.
Pedoman itu menyatakan bahwa persyaratan izin ekspor untuk chip AI canggih berlaku bagi semua bisnis yang memiliki kantor pusat atau perusahaan induk di China. Saat ini, model-model AI buatan China mulai menyusul kemampuan teknologi serupa milik AS, serta berhasil menarik minat pengguna global berkat biaya yang terjangkau.
Namun, tata kelola sektor yang sedang naik daun ini masih memicu perdebatan, terutama di tengah kekhawatiran terkait penggunaan AI dalam pertempuran militer serta potensi penyalahgunaan oleh peretas atau pelaku kriminal.
AI harus berpusat pada manusia
Dalam pidatonya, Xi juga menekankan bahwa pendekatan AI harus berpusat pada manusia. Menurut dia, manusia tetap harus memegang kendali penuh atas teknologi tersebut.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta sistem tanggap darurat guna memastikan AI selalu berada di bawah kontrol manusia,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, AI menjadi pilar strategis dalam kebijakan industri China. Sektor ini didorong oleh investasi besar-besaran dari pemerintah demi membangun ekosistem domestik yang mandiri, mulai dari produksi chip hingga ke penggunaan tingkat konsumen.
Mengutip keterangan pejabat dari media pemerintah, konsumsi harian “tokens” (satuan unit yang digunakan industri untuk mengukur penggunaan AI) di China telah melonjak hingga seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir.
Meski China masih tertinggal dari AS dalam hal akses ke semikonduktor paling mutakhir, mereka unggul dalam memasok daya untuk pusat data raksasa yang menjalankan chip AI tersebut.
Menurut Badan Energi Internasional (IEA), sebuah pusat data standar bisa mengonsumsi listrik setara dengan 100.000 rumah tangga. Sementara itu, fasilitas berskala raksasa generasi berikutnya (hyperscale) bahkan bisa menyerap daya listrik yang setara dengan dua juta rumah.
Berkat pasokan listrik murah yang melimpah, China berada dalam posisi yang sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan energi yang luar biasa besar tersebut. Saat ini, kapasitas produksi listrik China sudah lebih dari dua kali lipat dari AS, dan keunggulan ini diprediksi akan semakin jauh di tengah investasi agresif pemerintah dalam memperkuat jaringan energi nasional mereka.
Sumber: cnnindonesia.com
