Pemerintahan Donald Trump melalui Kantor Manajemen Personalia Amerika Serikat (Office of Personnel Management/OPM) pekan ini meluncurkan program baru bernama US Tech Force.
Direktur OPM Scott Kupor mengatakan, program tersebut dibentuk sebagai satuan tugas untuk mempercepat modernisasi pemerintahan sekaligus memperkuat posisi Amerika Serikat dalam persaingan global di bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
Secara garis besar, US Tech Force dirancang sebagai program penugasan sementara, di mana talenta teknologi dari sektor swasta direkrut untuk bekerja langsung di lembaga pemerintah federal selama periode tertentu, sebelum kembali ke perusahaan asalnya.
“Pemerintah membutuhkan talenta teknologi terbaik untuk mengerjakan proyek-proyek strategis berskala nasional,” ujar Kupor dalam pernyataan resminya.
Karyawan-karyawan yang diajak atau direkrut ke dalam satgas US Tech Force ini bukanlah lulusan baru atau fresh graduate, melainkan beragam karyawan yang sudah bekerja di aneka perusahaan teknologi AS kenamaan.
Sekitar 20 perusahaan teknologi AS telah menyatakan ikut berpartisipasi dalam US Tech Force. Beberapa di antaranya seperti Palantir, induk Facebook, WhatsApp, Instagram yaitu Meta, Oracle, perusahaan AI milik Elon Musk, xAI dan masih banyak lagi.
Program ini juga melibatkan NobleReach Foundation, organisasi nirlaba asal AS yang berfokus mendorong talenta sains dan teknologi untuk berkarier di layanan publik.
Nah, lewat US Tech Force, perusahaan teknologi yang berpartisipasi nantinya akan mengizinkan karyawan yang dipilih untuk mengambil cuti dan mengabdi pada negara sementara waktu.
Perusahaan-perusahaan ini juga wajib menyediakan pelatihan serta program pendampingan untuk para karyawan yang akan bergabung di US Tech Force.
Kupor mengatakan pemerintah AS menargetkan perekrutan awal sekitar 1.000 karyawan teknologi yang akan ditempatkan di berbagai lembaga negara selama masa tugas dua tahun, dengan pelaksanaan paling cepat dimulai pada Maret 2026.
Peserta US Tech Force akan direkrut sebagai pegawai di instansi tempat mereka bertugas, seperti Departemen Pertahanan, Departemen Tenaga Kerja, hingga Internal Revenue Service (IRS).
Mereka nantinya akan berstatus sebagai pegawai negeri dan pemerintah AS menetapkan kisaran gaji 150.000–200.000 dollar AS per tahun, setara sekitar Rp 2,4 – Rp 3,2 miliar. Besaran gaji tersebut berada di atas rata-rata gaji pegawai federal saat ini.
Fokus utama perekrutan adalah mereka yang menjabat sebagai software engineer, data scientist, dan talenta teknologi tahap awal di perusahaan asalnya.
Namun, pemerintah juga membuka ruang bagi manajer teknik dari perusahaan swasta yang mengikuti program dengan skema cuti sementara dari perusahaan asal.
Ketika program abdi negara ini sudah selesai, maka karyawan US Tech Force akan bisa kembali ke perusahaan asalnya.
AS pangkas pegawai
Sekadar informasi, peluncuran program US Tech Force terjadi hanya beberapa bulan setelah pemerintahan Trump melakukan pemangkasan besar-besaran pegawai federal dan menutup sejumlah unit teknologi pemerintah.
Pada Maret 2025, General Services Administration (GSA) membubarkan unit teknologi internal 18F.
Sejumlah lembaga lain juga kehilangan banyak tenaga ahli, termasuk Social Security Administration, Defense Digital Service, serta IRS, yang tercatat kehilangan lebih dari 2.000 pekerja teknologi hingga pertengahan tahun.
Profesor kebijakan publik Universitas Michigan, Donald Moynihan menilai perekrutan talenta teknologi memang penting, tetapi kebutuhan tersebut muncul karena banyak tenaga berpengalaman telah keluar dari pemerintahan.
“Sebagian kekosongan ini terjadi karena kebijakan sebelumnya justru mendorong orang-orang yang sudah memiliki keahlian untuk meninggalkan sektor publik,” jelas Donald.
Khawatir konflik kepentingan
Keterlibatan perusahaan swasta memunculkan kekhawatiran soal konflik kepentingan, terutama karena peserta dari sektor swasta tidak diwajibkan melepas kepemilikan saham mereka selama mengikuti program.
Mantan pelaksana tugas Direktur OPM, Rob Shriver menilai mekanisme pengawasan perlu diperjelas untuk US Tech Force. Sebab, mereka bisa saja mengakses sistem dan data pemerintah dengan bebas.
Hal ini sama seperti kehadiran unit baru Department of Government Efficiency (DOGE) yang sebelumnya mendapat sorotan karena memiliki akses terhadap sistem dan data pemerintah.
“Kami telah meninjau potensi konflik kepentingan dan menilai risikonya dapat agar dapat dikelola,” jelas Kupor.
Kupor juga melanjutkan bahwa US Tech Force tidak memiliki misi politik. Program ini disebut sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas negara di bidang teknologi.
Ini mirip dengan inisiatif sebelumnya seperti U.S. Digital Service (USDS) yang dibentuk pada era Presiden Barack Obama dan U.S. Digital Corps (USDC) yang diluncurkan pada 2022.
Namun, berbeda dari program terdahulu, US Tech Force diklaim akan memiliki skala lebih besar dan menempatkan para ahli teknologi langsung di berbagai lembaga strategis.
“Kami hanya mengajak talenta terbaik untuk menangani persoalan paling kompleks yang dihadapi pemerintah federal,” pungkas Kupor dirangkum KompasTekno dari NextGov.
Sumber: kompas.com
