Tak Mau Ikuti DKI Terapkan PSBB Total, Bima Arya PIlih Opsi Ini

Wali Kota Bogor, Bima Arya memutuskan untuk memperpanjang masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) selama tiga hari hingga 14 September guna menekan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor.

Perpanjangan itu, kata Bima, dilakukan sambil menunggu pembaruan informasi dari tim satgas Covid-19 pemerintah yang biasanya diperbarui setiap pekan terkait status sebuah wilayah berdasarkan kasus sebaran corona.

“Perpanjang sampai hari Senin, tiga hari. Perpanjang tiga hari sambil kita update data-data, karena setiap Minggu malam gugus tugas mengupdate status kota seluruh Indonesia. Itu kita update dulu baru setelah itu kita rumuskan lagi,” ujar Bima lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/9) malam.

Bima bilang, perpanjangan PSBMK di Kota Bogor sekaligus menjadi penolakan pihaknya terhadap penerapan readyviewed Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang akan diterapkan DKI Jakarta pada 14 September mendatang.

Bima mengaku menolak PSBB total lantaran dinilai belum tentu efektif menekan laju sebaran Covid-19. Pernyataan itu ia ungkapkan usai mengikuti rapat membahas hal itu bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sejumlah kepada lain sewilayah Jabodetabek.


Baca juga:Jam Malam di Kota Bogor Dilanggar, Giliran 9 Tempat Usaha Didenda


“Kalau Bogor enggak. Arahnya tidak ke sana. Bogor tidak akan melakukan PSBB total. Bogor punya rumusan, yang didasarkan pada data-data terakhir dan masukan dari semua stakeholders,” ujar Bima.

Kota Bogor telah menerapkan PSBMK sejak 29 Agustus lalu selama 14 hari. PSBMK merupakan pembatasan aktivitas kegiatan di RW yang berada di zona merah.

Dia menyebut, langkah itu dinilai lebih efektif ketimbang kembali menerapkan PSBB total seperti saat awal-awal diberlakukan. Terlebih, menurut dia, penerapan kembali PSBB total juga perlu menghitung ongkos yang dinilai tak sedikit.

Pasalnya, Bima pesimis pemerintah memiliki anggaran jika semua wilayah se-Jabodetabek mengikuti DKI menerapkan PSBB Total. Dia menyebut, pihaknya memiliki konsep lain lewat PSBMK guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

“Pemerintah pusat siap nggak mengucurkan tambahan bansos? APBD siap nggak? TNI polri siap nggak? Kalau nggak siap, enggak usah,” kata Bima tegas.

“Kita ada format lain, yang lebih memungkinkan, yaitu model kebersamaan. Mengawasi bersama-sama warga dan Komunitas dengan sumber daya yang ada,” kata dia.

Rapat seluruh kepala daerah sewilayah Jabodetabek dengan Anies terkait PSBB Total DKI, diketahui meminta Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mematangkan konsep dan rumusan kebijakan itu.

Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin Halim itu, Bima menilai konsep PSBB total Anies belum jelas.

“Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi,” ujar Bima.

sumber CNNindonesia

editor aldhoherman

print

You may also like...

Leave a Reply