Soal PPDB Online, Pemkot Harus Libatkan DPRD

TAK puas berorasi dan menyampaikan aspirasinya di balaikota soal pendidikan lantaran tidak ditemui Walikota Bima Arya, para pengunjuk rasa yang didominasi kaum ibu akhirnya mendatangi Gedung DPRD di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Rabu (03/09/14) siang.Mereka pun sempat berorasi dan menyampaikan tuntutannya di lobi Gedung DPRD, sebelum akhirnya diterima oleh dua anggota DPRD. Yaitu Andi Surya Wijaya (ASW) dan Heri Cahyono.

Sama seperti tuntutan mereka dalam pernyataan sikapnya, para pengunjuk rasa yang juga orangtua siswa ini menuntut sejumlah hal kepada Pemkot Bogor untuk difasilitasi oleh anggota legislatif.

Tuntutan mereka diantaranya meminta Pemkot agar membatalkan hasil PPDB online tahun 2014, meminta juga penuntasan wajib belajar 12 tahun, pengusutan tuntas penggunaan dan penerimaan anggaran di Disdik Kota Bogor, dan menghapus biaya pendidikan.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD dari Fraksi Golkar Heri Cahyono mengungkapkan, bahwa semestinya Pemkot dan Disdik secara giat mensosialisasikan PPDB online dan melibatkan juga DPRD.

“Adanya aspirasi itu, masukan dari masyarakat yang banyak ini tentunya menjadi input bagi kami di DPRD,” ujarnya.

Langkah ke depannya, kata Heri, setelah ditetapkannya komisi maka nanti DPRD akan memanggil walikota untuk menuntaskan persoalan di bidang pendidikan itu.

“Sebenarnya kami juga banyak menerima laporan soal tingginya biaya pendidikan ini. Oleh karena itu, soal ini alokasinya harus jelas, kepentingannya untuk apa, aturan hukumnya seperti apa, dan siapa yang memerintahkan,” papar Heri. DA