Soal Mesjid MIAH, Forkopimda Kota Bogor Terapkan Status Konflik Sosial

Menghangatnya kembali rencana pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Kecamatan Bogor Utara, membuat Forkopimda Kota Bogor menggelar rapat bersama DPRD Kota Bogor dan ketua-ketua fraksi, di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (27/7/2022) .

Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya, Forkopimda sepakat mengambil langkah penetapan status konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, hal dilakukan setelah tim memantau lapangan yang menunjukkan potensi konflik sosial.

“Forkopimda atas persetujuan DPRD, menyepakati, menetapkan status konflik di lokasi tersebut, sehingga forkopimda melakukan langkah-langkah terukur untuk menghentikan semua kegiatan dan mengikhtiarkan terjadinya islah, musyawarah untuk mufakat,” kata Bima.

Bima menambahkan, penetapan ini diambil untuk memperbaiki tanggul yang ada di sekitaran pembangunan masjid, karena dinilai rawan longsor.

“Sesegera mungkin kami akan turun untuk menghentikan aktivitas di sana. Memberi kesempatan pada dinas PUPR untuk melakukan perbaikan. Tentunya kami juga mengupayakan mediasi dengan semua yang ada. Tentu kami ingin agar persoalan ini selesai, warga bisa menerima pihaknya juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan warga,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, DPRD Kota Bogor memberikan persetujuan kepada Wali Kota Bogor untuk melakukan langkah penanganan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Kami  percayakan kepada pak Wali Kota dan jajaran forkopimda lain. Bahwa tentu berdasarkan informasi di lapangan bisa menganalisa situasi serta langkah apa yang perlu dilakukan. Yang terpenting tidak terpecah konflik sosial dan konflik fisik. Kita adakan satu jeda untuk mediasi dan musyawarah sehingga terjadi islah, pembangunan bisa terlaksana dan dimanfaatkan bersama-sama,” tutur Atang.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menambahkan,   akan ada pengamanan bersifat netral di sekitaran lokasi selama status konflik sosial berlaku selama 90 hari ke depan. Penetapan status konflik sosial ini, memiliki tujuan melakukan musyawarah dan mufakat.

“Ini bukan untuk menghentikan kegiatan pembangunan masjid tersebut, tetapi dalam rangka musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Justru ini adalah awal 90 hari ke depan kami akan berusaha melakukan upaya rekonsiliasi bagi kedua belah pihak,” tegasnya.

Sementara itu pihak Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hambal (MIAH) menyesalkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang tak kunjung melaksanakan perintah putusan inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Dimana putusan nomor 32/PEN.EKS/2018/PTUN-Bandung dan nomor 150/PEN/.Eks/2018/PTUN Bandung tertanggal 22 April 2021 itu, berisi pencabutan pembekuan dan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH).

“Sudah lebih dari setahun, wali kota belum menjalankan keputusan tersebut. Malah 29 Juni lalu, ada surat yang turun bahwa putusan belum bisa dijalankan karena beberapa hal,” kata Kuasa Hukum Yayasan pendidikan Islam Ahmad bin Hambal Herly Hermawan.

Herly menambahkan, alasan  Pemkot Bogor produk regulasi yang ada harus mengikuti aturan baru tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan juga ada perubahan siteplan dalam pembangunan. Padahal terkait PBG, ada surat edaran 4 menteri bahwa jika ada putusan pengadilan di atas aturan tersebut, maka kebijakan itu tidak berlaku.

“Itu sudah inkrah, tidak ada alasan putusan hukum tidak dilaksanakan. Kedua, kami tidak pernah mengajukan (perubahan) siteplan, jadi dari mana statmen bahwa kami merubah siteplan?” katanya.

Akhirnya setelah wali kota melayangkan dua kali surat pada 29 Juni dan 14 Juli 2022 tentang penghentian pembangunan keseluruhan sementara, pada 14 Juli 2022 Kasatpol PP beredar surat penghentian seluruhnya pembagunan sementara.

“Padahal di isinya nggak ada tentang memerintahkan. Selain itu, kami belum pernah secara formal menerima surat itu, dari wali kota yang ditandatangani plh wali kota. Kan aneh, di luaran sudah ada, kita yang nggak terima,” ujarnya.

Atas dasar itu, pihaknya melayangkan somasi kepada Kasatpol PP per 21 Juli lalu.

Ia menyebut persoalan ini dibawa ke arah konflik sosial. Padahal yang terjadi adalah konflik hukum antara yayasan dengan wali kota.  

Penulis Pratama

Editor Aldho Herman

image_pdfimage_print
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *