Kota Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) baru saja mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp 2.417.495.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan bahwa penetapan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta melalui proses rapat Dewan Pengupahan dan konsolidasi lintas pihak.

“Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp 2.725.000. Sehingga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505 atau sekitar 12,72 persen, kalau kita bandingkan dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2026 ini sebesar Rp 2.417.495,” ujar Ni Made, dalam jumpa pers di Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026),
Ia menilai, perhitungan tersebut turut mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dengan indeks alfa lebih dari satu.
“Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, tambah dengan alfa. Alfanya sudah lebih dari satu. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen,” jelasnya.
Tiga Sektor Unggulan Dapat UMSP 2027
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penentuan sektor ini didasarkan pada kajian unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY terkait sektor unggulan daerah, karakteristik kerja khusus, atau risiko kerja tinggi.
Rinciannya besaran UMSP DIY 2027 untuk masing-masing sektor yakni yang pertama
aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum ditetapkan sebesar Rp2.745.000 (lebih tinggi sekitar 0,734 persen dari UMP 2027). Berlaku untuk subsektor hotel bintang lima, bintang empat, bintang tiga, serta penyediaan makanan di bangunan tetap.
Kedua konstruksi ditetapkan sebesar Rp2.740.000 (lebih tinggi sekitar 0,55 persen dari UMP 2027). Berlaku untuk subsektor konstruksi konvensional gedung hunian, konstruksi konvensional gedung perkantoran, serta konstruksi jalan dan rel.
Ketiga, aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya ditetapkan sebesar Rp2.735.000 (lebih tinggi sekitar 0,367 persen dari UMP 2027). Berlaku untuk subsektor aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan aktivitas terkait, serta aktivitas jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data,hosting, dan informasi lainnya.
Lebih lanjut, Ni Made menegaskan bahwa ketentuan UMP maupun UMSP 2027 berlaku khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya wajib berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan oleh perusahaan.
“Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” pungkas Ni Made.olliv













