Kota Yogyakarta – Hakim Vonis Kepsek Daycare Little Aresha Hanya 5 Tahun Penjara dan Bebas RestitusiYogyakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 510 juta kepada terdakwa Anita Palupi Indahsari alias Nita binti Herunomo, Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, dalam sidang pembacaan putusan kasus kekerasan dan penelantaran anak, Kamis (19/11/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sunaryanto menyatakan Anita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin, turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran secara berlanjut, serta turut serta membiarkan kekerasan terhadap anak secara berlanjut.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 510.000.000 yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar Sunaryanto saat membacakan amar putusan di persidangan, Kamis (19/11/2026).
Apabila denda tersebut tidak dilunasi sesuai batas waktu yang ditentukan, jaksa dapat menyita serta melelang harta kekayaan atau pendapatan terdakwa atas izin ketua pengadilan negeri melalui kantor lelang negara. Jika hasil penyitaan dan pelelangan belum mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, denda diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 141 hari. Di sisi lain, Anita dinyatakan bebas dari dakwaan kedua penuntut umum.
Bebas dari Beban Restitusi
Meski dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, majelis hakim membebaskan Anita dari kewajiban membayar restitusi sebagaimana tuntutan jaksa. Sebelumnya, terdapat permohonan dan penilaian restitusi dari puluhan korban dengan nilai total mencapai Rp 2.175.277.183 yang berkaitan dengan 32 tersangka dalam perkara ini.
Majelis hakim menilai kondisi finansial Anita tidak memungkinkan untuk dibebani restitusi. Selama persidangan terungkap bahwa Anita hanya menerima gaji Rp 3 juta per bulan dari yayasan sebagai kepala sekolah, sementara pengelolaan uang SPP serta dana lainnya dikelola yayasan Diyah Kusuma Putri lewat rekening pribadi yang dinikmati oleh Diyah Kusuma Putri. Selain itu, Anita merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung kebutuhan hidup anaknya.
“Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah yang hanya digaji sejumlah Rp 3.000.000 dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa dalam perkara a quo tidak layak untuk dibebani restitusi,” kata hakim dalam pertimbangannya.
Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan. Perbuatan Anita dinilai mengikuti perintah Diah Kusuma Putri, membiarkan tindakan para pengasuh yang menyebabkan trauma fisik maupun psikis pada anak asuh, serta menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.
Majelis hakim memerintahkan Anita tetap berada dalam tahanan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Seluruh barang bukti dari nomor 1 hingga 86 termasuk delapan potong kain jarik hingga satu unit sepeda motor Honda Beat putih bernomor polisi AB 6502 JT tahun 2012 atas nama Diyah Kusuma Putri dikembalikan kepada penuntut umum karena masih dibutuhkan untuk perkara lain. Anita juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000.
Diketahui sebelumnya, vonis lima tahun penjara ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman 10 tahun penjara dalam sidang di PN Yogyakarta pada Kamis (15/11/2026).
Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan Anita memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta ketentuan dalam UU Perlindungan Anak terkait penelantaran anak (Pasal 77B juncto Pasal 76B), kekerasan anak (Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C), atau diskriminasi anak (Pasal 77 juncto Pasal 76A).olliv













