Menu ✖

Dark Mode
Wacana Demo Hari Pahlawan 2026, Muhammadiyah Imbau Warga Saling Menahan Diri Jelang Wacana Aksi 10 November 2026, Satpol PP DIY Ingatkan Jaga Warga Bukan Kawal Demo Tapi Jaga Wilayahnya! Bawa Sajam Saat Kericuhan Aksi Sumpah Pemuda di Malioboro, Pria Inisial W Terancam Pidana Raihan Sapela Tambah Medali Emas Kabupaten Bogor PORPROV XV Jawa Barat 2026 Dinkes Siagakan 474 Personel dan 63 Ambulans Susuri Cisadane, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tinjau Kesiapan Arung Jeram

Kabar Artis

Resmi Maju dalam Pilbup Karawang, Adly Fairuz: Politik Bukan Hal Baru

badge-check


					Resmi Maju dalam Pilbup Karawang, Adly Fairuz: Politik Bukan Hal Baru Perbesar

Nama artis Adly Fairuz termasuk salah satu yang diumumkan PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada 2020. Bintang sinetron Cinta Fitri itu didapuk menjadi calon Wakil Bupati Karawang mendampingi Yessy Karya Lianti.

Pengumuman tersebut diungkapkan PDI Perjuangan pada hari ini. Diumumkan oleh Ketua DPP bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani bersama sejumlah nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya.

“Untuk di Karawang, Yessy Karya Lianti dengan Ahmad Adly Fairuz,” kata Puan Maharani mengumumkannya secara virtual, Jumat (28/8).


Baca juga : Pesan Terakhir Barli Asmara Pada Dian Pelangi


Adly Fairuz sendiri mengatakan bahwa dunia politik sejatinya bukan sesuatu yang baru bagi dirinya. Setidaknya cucu KH Ma’ruf Amin tersebut sudah mempelajari ilmu politik hampir 10 tahun. Bekal panjang tersebut dirasa cukup baginya untuk terjun dalam bursa calon pimpinan kepala daerah. Terlebih ini tujuan mulia untuk memajukan daerah sekaligus membantu mensejahterakan masyarakat di sana.

“Dunia politik bukan hal baru bagi saya, nggak yang tiba-tiba. Saya mempelajari, mengamatinya sejak 2011,” ucap Adly Fairuz.

Selain mempelajari ilmu politik lewat referensi sejumlah buku bacaan, suami Angbeen Rishi itu juga banyak mendapatkan wawasan tentang dunia politik dari senior-seniornya yang terjun langsung di dunia politik praktis. Di luar aktivitasnsya menjalani rutinitas syuting sinetron, dia mengaku sering menyempatkan diri bertemu dengan senior-seniornya yang merupakan politisi.

Adly Fairuz juga mengutarakan dirinya tidak mau membuat janji muluk-muluk demi mendapatkan simpati dari masyarakat Karawang. Dia ingin menjanjikan sesuatu yang memang bisa dikerjakan apabila terpilih menjadi wakil Bupati Karawang nanti.

“Saya nggak mau janji yang muluk-muluk. Saya ingin menjanjikan apa yang memang bisa dikerjakan apabila diberi amanah oleh masyarakat Karawang,” kata Adly Fairuz.

Dia lebih lanjut mengatakan, terjun ke dunia politik dengan menjadi kepala daerah akan membuatnya lebih bisa menebar manfaat untuk orang banyak. Sangat berbeda apabila Adly Fairuz hanya mengandalkan diri sendiri dengan kemampuan yang tentu sangat terbatas.

Sumber : jawapos.com

Foto : jawapos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik