SELAMA ini perlindungan dan keadilan bagi warga miskin, kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Sementara masalah hukum bisa menjerat siapa saja, termasuk warga miskin (gaki).
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kota Bogor terus mematangkan raperda perlindungan dan keadalian bagi warga miskin. Bahkan menurut Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, raperda tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna yang segera diagendakan.
“Miris melihat perlindungan dan keadilan bagi warga miskin selama ini. Karena ketidaktahuan mereka (warga miskin) dan kurangnya perhatian dari pemerintah, mereka tidak mendapat perlindungan dan keadilan saat berhadapan dengan kasus hukum. Ya mudah-mudahan dengan disahkannya perda ini warga miskin bisa mendaparkan keadilan,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Saat ini lanjutnya, raperda tersebut sudah melalui proses tahapan kajian di badan legislasi daerah (Balegda). “Tinggal diparipurnakan saja,” katanya.
Memang, lanjutya, di kejaksaan ada bantuan hukum gratis bagi warga. Nah lebih baiklagi Pemerintah Kota Bogor memiliki perdanya sendiri.
“Di Bogor belum ada LBH yang sudah mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Itu pr Pemkot untuk mencari LBH nya,” kata Ahmad Aswandi.
|ikbal |
