Dalam rangka menyambut tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, unsur pimpinan Forkopimda Kota Bogor, perwakilan partai politik dan unsur masyarakat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral Operasi Mantap Brata Lodaya Tahun 2023-2024 yang diinisiasi Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso di Aula Mako Polresta Bogor Kota, Senin (16/10/2023).
Rakor yang digelar bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi unsur pelaksana maupun pengamanan di wilayah hukum Kota Bogor guna mewujudkan pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif di Kota Bogor.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Bismo Teguh Santoso saat membuka rakor menyebutkan, pelaksanaan rakor dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024 sebagai bagian dari antisipasi potensi dan dinamika yang ada ke depan.
Dirinya dan jajaran Polresta Bogor Kota serta unsur Forkopimda Kota Bogor mengajak semua unsur untuk menjaga dan menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat sehingga tahapan-tahapan pesta demokrasi berjalan aman, lancar dan kondusif.
Sementara menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilihan umum dipastikan harus memberikan maslahat dengan cara antisipasi setiap potensi persoalan yang akan muncul.
Setidaknya ada 5 penyebab persoalan ketika masa kontestasi politik pemilihan legislatif, pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah, mulai dari stadium satu hingga stadium yang paling tinggi yang bisa mengakibatkan gangguan kamtibmas, kesalahpahaman, ketidakjelasan aturan, ketidakmampuan penyelenggara, keberpihakan aparat dan skenario pengacauan.
“Kesalahpahaman ini sering terjadi, tidak sekedar persoalan serius. Strategi penanganannya adalah memiliki sistem koordinasi dan konsolidasi yang rapi sehingga bisa meminimalisirnya hingga tingkatan terbawah. Kalau dikendalikan dengan cepat, maka dapat di reduksi. Ketidakjelasan aturan bisa berdampak multi interpretatif dan bisa memunculkan persoalan yang serius. Minggu ini kami, Forkopimda bersama pimpinan partai akan memastikan aturan tentang alat peraga kampanye yang harus ditertibkan dan memerlukan kesepakatan bersama agar jangan sampai mengganggu kenyamanan publik. Kami sangat menghindarkan aksi sepihak penertiban dan pembersihan karena kami memahami perlu ruang untuk sosialisasi bagi semua kontestan politik,” kata Bima Arya.
Kemudian, ketidakmampuan penyelenggaraan yang melibatkan semua pihak. Jika surat suara gagal didistribusikan, koordinasi kurang taktis, sosialisasi kurang jelas, persoalan personil keamanan yang kurang dan lain-lain. Hal tersebut menjadi tantangan dan bahan untuk membangun chemistry agar bisa gerak cepat untuk setiap tahapan pemilu. Selanjutnya adalah keberpihakan aparat, jika terjadi tidak mudah untuk menyelesaikannya.
“Insya Allah di Kota Bogor tidak terjadi karena banyak yang menjaga dan saling mengingatkan. Disinilah pentingnya untuk terus mengawal agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan tetap bersikap. Yang terakhir dan paling gawat, mungkin terjadi tapi paling tidak mudah, yaitu skenario pengacauan oleh kelompok-kelompok tertentu dan agak jarang terjadi pada level kota. Apresiasi saya untuk pak Kapolresta yang luar biasa, intens sekali untuk jemput bola mengumpulkan semua agar frekuensi semua tetap sama. Modal sosial yang dimiliki Kota Bogor sungguh luar biasa, sehingga bisa mengantisipasi potensi-potensi persoalan tersebut,” tutur Bima Arya.
Jelang akhir rakor, perwakilan Polresta Bogor Kota Bogor, Badan Pengawasan Pemilu dan KPU Kota Bogor menyampaikan paparan terkait pelaksanaan teknis dan pengamanan Pemilu Kota Bogor Tahun 2024.
