Polusi udara yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia mendapat perhatian sejumah pihak, termasuk Pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama aparatur wilayah dan dinas terkait melakukan apel siaga untuk menangani polusi udara, Jumat (25/8/2023). Bima pun menilai di Kota Bogor belum diterapkan Work From Home (WFH), seperti yang telah diterapkan di Jakarta.
Beberapa hari lalu, Bima Arya megaku mengundang ahli dari IPB University untuk mengetahui tentang polusi udara.
“Khusus pada para camat dan lurah saya minta kerjasamanya karena penyebab polusi di Kota Bogor berdasarkan data yang dihimpun selain dari kendaraan adalah dari perilaku warga, seperti bakar sampah sembarangan, atau bakar ban di beberapa titik untuk bisa diambil kawatnya serta kegiatan-kegiatan lain seperti proyek pembangunan pengerjaan yang menimbulkan muatan pasir atau debu,” kata Bima Arya saat apel.
Oleh karena itu ia meminta kerja sama para camat, lurah untuk identifikasi titik yang selama ini dilihat yang selama ini menjadi sumber polusi.
“Saya mendapatkan laporan selama ini ada beberapa titik yang diidentifikasi saya akan turun langsung. Camat lurah segera Patroli wilayah sosialisasi, edukasi, tindakan kepada warga yang masih melakukan bakar ban atau bakar sampah,” katanya.
Saat ini lanjut Bima Arya, data-data menunjukan memang situasinya belum terlalu mengkhawatirkan untuk kualitas udara di Kota Bogor yang kadang memburuk dengan indikator kuning atau merah.
“Sehingga secara keseluruhan situasinya itu belum membutuhkan kebijakan WFH. oleh karena itu WFH tidak diberlakukan karena kita lihat WFH belum tentu efektif. Seringkali dilakukan WFH tapi ASN-nya jalan-jalan gitu. Jadi bisa mempengaruhi kinerja, jadi Pemkot tidak melakukan WFH,” katanya usai apel.
Secara menyeluruh dengan melihat angka pemantau udara dan efektifitas pegawai, maka Pemkot memberikan ruang untuk WFH bagi pegawai yang dikecualikan, seperti ibu hamil, ASN yang berisiko tinggi dengan penyakit penyerta atau bawaan seperti infeksi saluran pernafasan dan lain-lain.
“Jadi itu yang diminta WFH, selama instruksi wali kota ini dikeluarkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan,” jelasnya.
Selanjutnya warga juga diminta aktif melakukan monitoring kondisi udara, mulai Sabtu (26/8) Pemkot juga akan menampilkan indeks kualitas udara di Kota Bogor melalui kanal-kanal dan ruang publik sehingga bisa dilihat secara real time.
“Kalau angkanya kuning atau merah mengkhawatirkan diimbau menggunakan masker jadi angkanya situasional melihat tingkat dari polusi udara di Kota Bogor,” katanya.
Kebijakan lainya yang dikeluarkan oleh Pemkot adalah kebijakan 4 in 1 khusus di perkantoran Pemkot Bogor, seperti Balai Kota Bogor, kantor dinas, kelurahan, kecamatan dan kantor pemerintah lainnya.
“Ini untuk memberi ruang ASN untuk menggunakan sistem antar jemput, sistem nebeng bareng dan lain-lain untuk mengurangi kendaraan pribadi, kecuali bagi yang sudah menggunakan kendaraan listrik. Kemudian saya perintahkan juga Dishub melakukan uji emisi baik kendaraan umum transportasi publik atau kendaraan pribadi,” katanya. Pratama
