Pemkot Bogor terus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022, agar bisa mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah incomer semester 1 tahun 2022 di Onih Hotel, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin (11/7/2022) siang.
Plh Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, belum selesai pandemi Covid-19, ada juga wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terutama menjelang Idul Adha. Ini membuat situasi tidak mudah, jadi memang tahun 2022 semestinya dioptimalisasi sejak ajak awal karena sudah masuk PPKM level 1.
“Kita tahu, situasi di masyarakat berangsur normal. Hotel, kafe dan restoran sudah terjadi normalisasi, angka pemulihan sudah mencapai 90 persen hingga 100 persen kisaran hotel. Jadi bisa mulai lagi optimalisasi pendapat agar sesuai target sasaran. Misalnya BLUD sebagai salah satu incomer terbesar, tapi dari jumlah pendapatan Rp100 miliar lebih. Ini menandakan bahwa kebutuhan layanan kesehatan sangatlah dibutuhkan masyarakat dan tentunya diminati masyarakat,” ungkap Dedie.
Dedie melanjutkan, jadi semua harus berfikir bagaimana merencanakan RSUD kedua, semestinya didorong RSUD kedua dan disiapkan dari saat ini. Kenapa itu harus dimunculkan, karena melihat peluang membangun itu ada. Aset daerah di Badan Keuangan dan Aset (BKAD) ada 8.000 an aset.
“Income retribusi tidak masuk akal, daripada lahan terbengkalai bagusnya dimanfaatkan dan disewakan atau untuk yang menghasilkan. Ada dua OPD salah satunya dari Dispora yang pemasukannya bagus. Karena itu aset-aset yang sebelumnya tidak optimal diarahkan dioptimalkan. Bisa menjadi mini soccer, satu jam Rp2 juta bisa di maksimal kan. Bersama-sama percepat, agar masuk ke pemasukan Kota Bogor,” bebernya.
Dedie menerangkan, ada pemasukan BKAD untuk retribusi, sangat sayang pendapatan hanya Rp1 miliar, tidak masuk akal.
“Seperti pendapatan dari Bank Jabar Banten (BJB) ini lumayan, penyertaan modal harus ditambah. Tapi dengan Bank Kota Bogor yang modal lebih sedikit sama pemasukannya, tolong sampaikan salah ke pak Adit. Harapan kami itu menambah kocek Kota Bogor,” terangnya.
Meski begitu Dedie, optimis target PAD bisa tercapai bahkan dibeberapa OPD melebihi target misalnya BLUD RSUD Kota Bogor cukup baik dalam pengelolaan pendapatan dan penerimaan. Insyallah sampai akhir tahun melebihi target kemudian OPD yang belum didorong konsisten dan betul-betul dalam pencapaian target.
“Kuncinya jangan terlena pasca pemulihan sehingga kurang semangat. Untuk RSUD saya usulkan lahan 9 hektar di Rancamaya sebagian untuk RSUD kedua. Kemudian untuk sarana olahraga pendapatan cukup baik dari pendapatan lapangan tenis, basket, bola dan lainnya. Aset bisa juga dijadikan sarana olahraga, kemudian adanya PBG, retribusi IMB belum ditarik padahal selama Perda baru belum keluar, retribusi bisa ditarik. Jangan keraguan untuk tetep menarik,” jelas mantan pejabat KPK RI ini.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana memaparkan, dirinya sudah melaporkan ke Plh Wali Kota Bogor untuk evaluasi pendapatan semester 1 pajak dan retribusi daerah, paling rendah realisasi pendapatan retribusi hanya 25,81 persen sementara ini sudah pertengahan tahun. Pajak daerah mencapai 47,04 persen atau hampir 50 persen sehingga masih on the track.
“Untuk target retribusi tahun 2022 ini Rp36,3 miliar, dipertengahan tahun ini belum mencapai 50 persen. Untuk target PAD Rp1,11 triliun, tengah tahun ini sudah terealisasi Rp556 miliar. Tadi yang menjadi catatan Plh Wali Kota Bogor yang kemudian ditinjaklanjuti oleh Plh Sekda dan langkah ke depan seperti apa sudah di arahan wakil. Kami ingin realisasi tercapai, permasalahan mudah-mudahan diketahui sejak dini jangan sampai akhir tahun baru diketahui,” jelasnya.
Deni menambahkan, untuk pertengahan tahun ini ada kendala yaitu IMB yang menjadi PBG. Ada surat keputusan tiga menteri bahwa pemerintah boleh memungut retribusi IMB dengan aturan lama sepanjang belum keluar Perda PBG. Itu yang awal tahun ini, itu kebijakan pemerintah pusat.
“Tapi memang ada proses lah yah. Tadi BUMD belum menyetorkan karena adminitrasi menunggu laba bersih Perumda PPJ dan Tirta Pakuan. Tetapi usulan saya dan Plh Sekda ada pembayaran pendahuluan untuk pembangunan,” pungkasnya.
Penulis Pratama
editor Aldho Herman
